Jayapura Kawatttimur, Ribuan masyarakat Papua menggelar aksi demo di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura Selasa 19 September. Mereka menuntut Pemerintah Pusat menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, jika tidak akan memboikot seluruh Pilkada di Papua.
Tiga ribuan massa yang menggelar demo datang dari berbagai daerah di Papua membawa sejumlah spanduk yang intinya bertuliskan “Stop kriminalisasi terhadap Gubernur Lukas Enembe”.
Koordinator massa Alberto Wanimbo dalam orasinya mengatakan, Pemerintah pusat jangan melakukan tindakan anarkis kepada Gubernur Papua Lukas Enembe menjelang Pilkada, dengan menekan psikologisnya yakni dengan cara mengkriminalisasi. “Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Gubernur Papua menjelang Pilkada, jangan saling menjatuhkan dengan cara kotor dan tidak elok,”ujarnya.
Massa lain yang berorasi yakni Nicolas Kobak mengatakan, Pemerintah jangan bertindak sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi gubernur tanpa ada kesalahan yang jelas. “Jangan tekan gubernur Lukas Enembe dengan cara-cara yang tidak baik seperti krominalisasi tanpa ada sebab,”ucapnya.
Pemuda dari Tabi Otniel Deda dalam orasinya menyebutkan, seluruh masyarakat Papua yakin, pemanggilan Lukas Enembe ke Bareskrim, bermuatan politik dan merupakan kriminalisasi kepada sosok Gubernur Papua. “Ini ada penekanan untuk kepentingan Pilkada, jelas tindakan yang menyimpang,”tukasnya.
Albertus Wanimbo, selaku penanggung jawab umum aksi bela Lukas Enembe yang membacakan tuntutan massa meminta kepada Presiden Joko Widodo dan instansi terkait untuk menghentikan segala kriminalisasi kepada sosok Lukas Enembe.
“Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami rakyat Papua akan boikot Pilkada 2018 serta boikot Pemilu Legislatif dan Presiden 2019,”tegasnya.
Sekda Provinsi Papua Herry Dosinai, Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan sejumlah anggota DPR Papua lainnya menemui massa. Kepada massa, Herry Dosinai mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya terhadap Gubernur Lukas Enembe. “Ini bukti bahwa rakyat Papua mencintai gubernur Lukas Enembe, sehingga jika dikriminalisasi massa tidak akan terima,”ujarnya.
Ketua DPR Papua Yunus Wonda dalam orasinya mengatakan, Pemerintah pusat jangan mengkriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kepentingan Pilkada, Pileg dan Pilpres. “Sebaiknya demokrasi jangan diintervensi tapi biarkan mengalir sesuai keinginan rakyat bukan penguasa,” tuturnya.
Sebelumnya Komisioner Komnas HAm Natalius Pigai mengatakan, kondisi psikologis Gubernur Papua Lukas Enembe dalam keadaan tertekan pasca pertemuan dengan Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw. Lukas Enembe diduga dipaksa menandatangani kesepakatan tanpa lebih dulu berkoordinasi.
