Saksi Berikan Keterangan Palsu Dalam Kasus Perkara Ijasah Ketua I DPRD Kepulauan Yapen

  • Whatsapp
Benyamin Wayangkau, Ketua Koalisi Penegakan Keadilan Kabupaten Kepulauan Yapen

Wamena (KT) – Dalam persidangan perkara Ijasah Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Yapen dengan nomor 71/Pid.B/2020/PN.SRI terbukti bahwa ada penyampaian dan keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi dua, saksi Tiga, dan Saksi empat yang di ajukan Oleh Jaksa Penuntut, terkait materi Persidangan Tentang Verivikasi Faktual Berkas Calon Legislatif.

Verifikasi berkas tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ketua Koalisi Penegakan Keadilan Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Wayangkau dalam rilis yang dikirimkan Rabu (23/9/2020) menyebutkan, terkait kasus yang membelit saudara Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yapen yang di Sidangkan sejak tanggal 3 Agustus hingga 16 September 2020 di Pengadilan Negeri Serui.

Telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa, ada keterangan Palsu dari Saksi dua, Saksi Tiga, dan Saksi Empat yang di ajukan Oleh Jaksa Penuntut, dalam materi Persidangan Tentang Verivikasi Faktual Berkas Calon Legislatif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen berdasarkan Permintaan KPUD Yapen.

Namun Proses Verifikasi yang dilakukan sama sekali tidak berdasarkan Kriteria Umum yang di keluarkan dari KPU RI sebagai Panduan.

“Disini ada hal yang aneh dan kabur dari kesaksian tersebut yakni Proses Verifikasi hanya dapat di lakukan berkaitan berkas Calon Legislatif Harus sesuai PKPU Nomor 20 tahun 2018 bahwa yang di Minta hanyalah Ijazah terakhir para caleg. Sementara yang terjadi terhadap Wakil Ketua I DPRD atas nama Saudara Frangklin Numberi adalah pemeriksaan berkasnya sampai pada Ijasah SD juga, inikan aneh,” kata Benyamin.

Menurut Benyamin, hal tersebut harus dipertanyakan, mengapa hal ini tidak di berlakukan juga Pada Calon legislatif yang lain, terutama terkait pemeriksaan Ijasah.

Yang anehnya, jelas Benyamin, Pelapor dalam Kasus ini tidak di Verifikasi berkasnya yaitu Ijasah SD, berdasarkan pengakuan Pelapor dalam kasus ini di persidangan hanya di minta ijasah akhir saja, padahal baik Pengadu maupun teradu sama-sama berasal dari satu Partai yaitu Partai Golkar.

“Kami yang lainnya juga merasa aneh dan ganjil dalam kasus ini, kebenaran fakta lain adalah bahwa Mengapa Para Caleg dari semua Partai tidak di minta agar bisa kumpulkan ijasah Sekolah Dasar (SD) juga, misalnya Partai Hanura saudara Benyamin Wayangkau dan Saudara Ebson Sembai, Partai PDIP saudara Hugo Rapami dan saudara Lasarus Bonai, Partai Perindo ada saudara Fredy Tarek serta masih banyak lagi caleg caleg lain,”.

Kata Benyamin, terkait kasus ini maka, Koalisi Penegakan Keadilan Kabupaten Kepulauan Yapen menilai Tim Verifikasi yang di tunjuk oleh KPUD Yapen telah melakukan Penyimpangan Hukum, artinya mereka melakukan Verifikasi tidak berdasarkan standar yang di tentukan.

Selain itu, kesaksian yang terungkap dalam Persidangan pada tanggal 16 september adalah tidak benar dan Mencederai Hukum.

Serta para saksi yang dihadirkan telah membohongi Majelis Hakim dan para Pengunjung Sidang serta seluruh rakyat Yapen yang sedang mengikuti perkembangan kasus ini.

Untuk itu, Koalisi Penegakan Keadilan Kabupaten Kepulauan Yapen bersama LBH PIJAR meminta agar Kasus perkara Ijasah segera di tutup, karena ada Penyimpangan Hukum yang terjadi atas kesaksian para saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta adanya upaya Kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak tertentu.

“Kami siap melaporkan hal ini juga pada irwasdum, kompolnas serta dewan pengawas etik di kejagung, Karena ada banyak kejanggalan dalam kasus ini,” kata Benyamin.(NP)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *