Kuasa Hukum Gubernur Enembe Minta Menkopolhukam Jangan Perkeruh Suasana di Papua

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Gubernur Enembe Minta Menkopolhukam Jangan Perkeruh Suasana di Papua

JAYAPURA (KT) – Tim Kuasa Hukum Gubernur Lukas Enembe meminta Menkopolhukam, Mahfud MD, agar tidak memperkeruh suasana di Papua. Permintaan ini menyusul penyampaian Mahfud MD saat konferensi pers bersama lintas kementerian terkait dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe.

Dalam konferensi pers, Senin ( 19/9/2022) malam, Ketua Tim Kuasa Hukum LE, Stevanus Roy Rening mengatakan segala sesuatu yang disampaikan Menkopolhukam bukan bagian dari asas keadilan dan masih sebatas opini semata, bahkan perlu pendalaman lagi.

Read More

“Artinya masih perlu ada penggalian lebih dalam dan penyelidikan seta perumusan atas perbuatan pelanggaran hukumnya barulah kemudian dicari siapa yang terlibat termasuk pelaku utamanya. Ini belum terjadi, tapi kok sudah disampaikan, dan disini menyangkut tentang nama baik Gubernur Lukas Enembe,” kata Roy Rening yang didampingi Aloysius Renwarin, Yustinus Butu dan Jubir Gubernur, Muhammad Rivai Darus.

Iapun berharap Mahfud MD untuk tidak lagi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan Publik. “Saya minta dengan hormat pak Mahfud MD jangan lagi membangun opini baru yang nantinya akan menimbulkan satu pemikiran baru bahwa inilah bagian dari cara negara yang secara sistematis, terstruktur dan masif untuk merusak nama Gubenur Papua. Kami hormati proses penyidikan KPK,” tandasnya.

Kata Roy Rening, saat ini tim hukum Gubernur Enembe hanya fokus pada perkara dugaan gratifikasi 1 M dan tidak mau membahas perkara lain yang belum ada fakta hukumnya.

“Jadi kami tugasnya mendampingi untuk perkara yang ini dan soal lainnya minta maaf kami tidak bisa komentar karena menurut kami apa yang disampaikan itu belum ada fakta hukumnya,” tandasnya.

Disini Roy Roning menyebut ada yang tidak lanzim, lantaran saat konferensi pers menkopolhukam didampingi oleh salah satu pimpinan KPK. Ia mengartikan, bahwa saat ini KPK tidak mandiri atau tidak independen lagi. “Pemerintah sudah masuk dalam ranah KPK, sehingga saya menilai hal ini sangat tidak wajar. Ini ada apa?,” tanya Roy Rening.

Disisi lain, Kuasa Hukum menegaskan kliennya akan kooperatif dan siap diperiksa oleh KPK, setelah kondisi kesehatannya membaik dan mendapat rekomendasi dari Tim Dokter di Singapura dan Philipina. ” Jadi kita fokus satu persoalan dulu, bapa siap diperiksa tapi bukan untuk saat ini karena bapa masih sakit, demikian juga soal kami tim hukum akan koperatif, kami sudah berkoordinasi dengan Direktur Penyelidikan KPK, jika bapa Gubernur sudah sehat kami akan koordinasi kembali,” katanya.

Aloysius Renwarin menambahkan bahwasanya Tim hukum Gubernur Enembe akan bekerja secara profesional dan taat UU dan tidak menghalangu- halangi proses penyelidikan.

” Kita taat hukum, artinya demi keadilan, sehingga kami fokus dengan apa yang disampaikan dalam surat panggilan itu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkap, dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe, tidak hanya berupa gratifikasi bernilai Rp1 miliar, tetapi mencapai ratusan miliar.

“Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar,” kata Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Adapun dugaan tersebut, lanjut dia, ditemukan dalam 12 hasil analisis yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di samping itu, lanjut Mahfud, PPATK saat juga sudah memblokir atau membekukan rekening Enembe sebesar Rp71 miliar. Ia menambahkan ada pula kasus korupsi lainnya yang diduga terkait dengan kasus Enembe ini, seperti tentang dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang.**

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *