Tenaga TPP Wajib Ikut Sertifikasi

  • Whatsapp
Kegiatan Bimtek Sertifikasi TPP Kabupaten Lanny Jaya

Wamena (KT) – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pendamping Desa wajib mengikuti Sertifikasi di tingkat Kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Pendamping Kabupaten Lanny Jaya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Yos Ferry Moli, Rabu (9/11/2022), disela-sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) TPP Kabupaten Lanny Jaya di Wamena.

Koordinator Pendamping Kabupaten Lanny Jaya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Yos Ferry Moli menjelaskan, kegiatan Bimtek TPP Pendamping Desa diikuti oleh 50 Peserta dari Kabupaten Lanny Jaya.
Dijelaskan, sesuai aturan yang berlaku, Sertifikasi sebagai syarat bagi setiap pendamping untuk masuk ke tingkatan pendamping selanjutnya di wilayah Papua.

“Ini setelah Bimtek, kami akan mulai siapkan berkas dan persyaratan untuk test Sertifikasi,” ungkap Yos Ferry Moli.
Yos Ferry Moli menyebutkan, batas waktu sertifikasi Tenaga Pendamping sudah dimulai dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024 mendatang, setelah jika tidak memenuhi syarat maka tidak akan menjadi Pendamping Desa.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) TPP Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 7 Hingga 9 November 2022, dengan menghadirkan pemateri dari Jayapura.

Koordinator Provinsi Papua Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Adi menjelaskan, Sertifikasi bagi tenaga pendamping sifatnya Nasional di seluruh Indonesia.

Dijelaskan, kehadirannya di Wamena untuk memberikan Bimtek untuk mempersiapkan seluuruh proses administrasi dalam rangka mengikuti sertifikasi yang akan dilaksanakan di provinsi Papua, sehingga pengetahuan dari teman-teman pendamping dapat disamakan, selain itu dalam materinya, setiap peserta akan diberikan bimbingan dan penguatan-penguatan dalam melengkapi syarat-syarat yang diminta.

“Saya harap, dengan Sertifikasi ini kinerja tenaga pendamping di Provinsi Papua akan lebih baik di kemudian hari, karena tahun-tahun yang akan datang itu akan ada kebijakan yang lain,” ungkap Adi.

Sedangkan dari sisi teknis pelaksanaannya, setiap pendamping harus selalu berkoordinasi dengan semua pihak, dari tingkat kampung hingga tingkat Kabupaten.

Untuk pemberkasan menuju sertifikasi, Adi menjelaskan akan ada kebijakan bagi tenaga pendamping dan hal tersebut akan dikoordinasikan dengan teman-teman di Jakarta, apalagi jika di lihat dari letak dan kondisi Geografis di Papua sangat tidak mudah.

“Kita harapkan, teman-teman Asesor bisa datang ke Papua tepatnya bisa stand by di Jayawijaya,” ungkap Adi.(NP)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *