Jakarta, (KT) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah resmi menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) untuk mengembangkan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, pada Kamis, 13 Juni 2024, di Kantor Kemenhub RI di Jakarta.
Bandara Douw Aturure di Nabire, Papua Tengah, akan segera mengalami pengembangan signifikan setelah Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas bandara. Penandatanganan kesepakatan ini berlangsung pada 13 Juni 2024 di Jakarta, yang menandai langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat infrastruktur transportasi udara di wilayah tersebut.
Dalam acara penandatanganan tersebut, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa pengembangan Bandara Nabire sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat Papua Tengah. “Saat ini, bandara kita hanya mampu didarati pesawat kecil seperti ATR. Dengan memperpanjang landasan pacu, kita dapat membuka akses bagi pesawat berbadan besar seperti Boeing. Ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas bandara tetapi juga mengurangi harga tiket pesawat yang saat ini tinggi karena monopoli maskapai tertentu,” ujar Ribka Haluk.
Dr. Ribka Haluk menegaskan bahwa Pemprov Papua Tengah telah memulai berbagai langkah penting untuk mempercepat pengembangan bandara, termasuk pembangunan ruang VIP yang dijadwalkan selesai tahun ini. “Kami telah melakukan pembersihan lahan untuk rencana perpanjangan landasan pacu dan pengembangan ujung bandara arah laut. Juga, kami telah menyambungkan listrik dari PLN ke bandara baru. Tahun ini, melalui APBD Provinsi Papua Tengah, kami akan memperpanjang landasan pacu dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter dengan lebar 45 meter, serta melakukan penimbunan di ujung bandara untuk memastikan zona aman penerbangan,” jelasnya.
Menurut Ribka Haluk, ketiga proyek utama tersebut saat ini sedang dalam tahap tender fisik dan diharapkan pembangunan akan dimulai pada pertengahan Juli 2024 dan selesai pada November hingga Desember 2024. “Dalam anggaran perubahan APBD, kami juga telah mengalokasikan dana untuk pembangunan menara kontrol, penyelesaian pelebaran landasan pacu hingga panjang 2.500 meter dan lebar 45 meter, pengadaan peralatan pemadam kebakaran, pembangunan apron, pengembangan ruang tunggu, dan berbagai proyek lainnya untuk mendukung modernisasi Bandara Nabire,” tambahnya.
Dr. Ribka Haluk menekankan bahwa kerja sama dengan Kemenhub RI ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur udara di Papua Tengah. “Kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan layanan transportasi udara bagi masyarakat, serta mendukung kegiatan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di Papua Tengah. Penandatanganan MoU ini akan menjadi panduan penting untuk memastikan pengembangan Bandara Nabire berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah,” katanya.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif Pemprov Papua Tengah dalam pengembangan Bandara Douw Aturure. “Kami sangat mengapresiasi upaya Pj. Gubernur yang proaktif dan cepat dalam bekerja sama dengan kami. Ini adalah langkah yang luar biasa karena tidak semua kepala daerah memiliki inisiatif yang sama. Kolaborasi ini akan memudahkan kami dalam melaksanakan proyek pengembangan bandara,” ungkap Maria Kristi.
Maria Kristi juga menyatakan bahwa Kemenhub RI mendukung penuh rencana Pemprov Papua Tengah untuk memungkinkan pendaratan pesawat berbadan besar di Bandara Nabire. “Pj. Gubernur ingin memberikan akses transportasi udara yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat Papua Tengah, dan kami siap mendukung keinginan tersebut. Kami akan bekerja sama untuk mewujudkan rencana ini sehingga Bandara Nabire bisa menjadi pusat transportasi udara yang modern dan efisien,” tambahnya.
Pengembangan Bandara Nabire tidak hanya akan meningkatkan kapasitas penerbangan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua Tengah dengan menyediakan akses transportasi udara yang lebih baik dan terjangkau. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan akan meningkatkan mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan penandatanganan MoU ini, proyek pengembangan Bandara Nabire diharapkan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Kerjasama ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih baik.
Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen untuk pengembangan infrastruktur udara di Papua Tengah, tetapi juga menunjukkan dedikasi pemerintah dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke layanan transportasi udara yang aman, efisien, dan terjangkau. Dengan pengembangan Bandara Nabire, masyarakat Papua Tengah diharapkan dapat menikmati manfaat dari peningkatan mobilitas dan konektivitas, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh wilayah.
