Jayapura – Kawattimur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua resmi menunda 25 paket proyek pekerjaan infrastruktur senilai 200 miliar rupiah tahun anggaran 2018.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman, S.Pd.,M.Si mengatakan penundaan paket proyek tahun 2018 atas kesepakatan bersama kepala bidang, kepala seksi, PPTK dan seluruh pihak ketiga.
“Jadi, saya mengundang semua kabid, kepala seksi, PPTK dan seluruh pihak ketiga dalam pertemuan resmi dan kami sudah sepakat untuk 25 paket proyek infrastruktur di tunda ke anggaran 2019,” kata Kepala Dinas PUPR Papua, Girius One Yoman di Jayapura, Kamis (4/10/2018).
Menurut Yoman, keputusan penundaan tender 25 paket proyek ini karena sesuai aturan administrasi waktu anggaran tinggal 3 bulan tidak bisa dilakukan pelelangan proyek infrastruktur yang tersisi.
“Jadi, proyek pekerjaan yang sudah lelang itu sudah jalan sesuai dengan mekanisme karena mengingat waktu sekarang sudah bulan 10 sementara kontrak proyek harus tutup tanggal 13 Desember 2018 sehingga kapan kerja proyek kalau bulan 10 belum kontrak?,” ujarnya.
Dijelaskan, 25 paket proyek infrastruktur yang ditunda rata – rata pekerjaan yang belum dengan kisaran anggaran 200 miliar rupiah. “Ini sudah memang kami antisipasi apa yang terjadi dan berkas sudah kembalikan,” katanya.
Sementara paket paling besar tidak ada yang tunda seperti proyek jalan ring road sudah lelang dan jembatan holtekam sudah tender dari awal.
“Termasuk pembangunan gedung KONI Papua sudah ditender dan sekarang lagi proses pengerjaan, karena proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan PON harus diutamakan dan tender dari awal sebelum saya menjabat kepala dinas,” kata Girius.
Dinas PUPR Papua tetap mendorong pengalihan 25 paket proyek masuk APBD 2019. “Iya, jelas kita dorong untuk masuk APBD 2019 dan harus dimunculkan sesuai aturan, kita serahkan ke panitia anggaran Provinsi Papua untuk pelaksanaan lelang awal tahun 2019,” jelasnya.
“Kita yang penting komitmen dana aman untuk masuk dalam program rancangan kerja 2019 paket yang tertunda. Dana paket proyek yang ditunda akan dikembalikan ke kas Negara itu masuk pergeseran 2019 karena kita serahkan ke panitia anggaran Provinsi.
Semnetara itu pekerjaan fisik proyek penunjukan langsung bagi pengusaha GEL Papua segera dilakukan kontrak pada hari Jumat (5/10/2018).
“Jadi, besok (Jumat, red) kita kontrak kerja fisik proyek Gel bagi pengusaha asli Papua sudah aman. Kontrak perencanaan sudah selesai, sehingga kita dorong penandatangan kontrak Sebab pekerjaan ini yang sudah ditunggu-tunggu pengusaha asli Papua,” kata Kadis PUPR Papua, Girius One Yoman saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/10/2018).
Menurut Girius, penandatangan kontrak perencanaan GEL dengan pihak konsultan telah selesai dan telah diinstruksikan untuk segera dilakukan penandatangan kontrak fisik GEL dengan pengusaha asli Papua.
“Setiap pengusaha orang asli Papua dipastikan mengerjakan Rp100 juta per paket, yang kemudian dibagi rata dari total pagu anggaran GEL senilai Rp70 miliar,” katanya.
Diharapkan pengusaha OAP yang mendapatkan kesempatan (pekerjaan, red), agar dapat menuntaskan kepercayaan yang diberikan secara maksimal.
“Jangan sampai ada yang menjual paket pekerjaan yang diberikan kepada pihak lain. Sebab tujuan kami memberikan pekerjaan kepada pengusaha OAP, bertujuan membina mereka supaya menjadi tuan diatas tanahnya sendiri,” jelas Yoman.
Kedepan Dinas PUPR menertibkan pengusaha GEL yang tidak bekerja maksimal, dimulai dari pemeriksaan dokumen sampai kepada hasil pekerjaan di lapangan.
“Solusinya dengan melakukan penertiban berkas, paling tidak dilihat pajak dan kelengkapan profil perusahaan, jika lengkap maka dapat dibina menjadi mitra Dinas PUPR,” ujar Girius Yoman.
Saat ini jumlah pengusaha GEL Papua kurang lebih 1000-an pengusaha, namun sebagian besar tidak memiliki berkas yang lengkap sehingga ditertibkan lagi.
“Kita harus rapikan karena yang datang mendaftar sebagai pengusaha GEL itu ada sekitar 1000-an orang sehingga tidak diakomodir pun salah,” katanya. (bm)
