Jayapura – Kawattimur, Majelis Rakyat Papua dengan tegas menolak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua yang akan di dorong masuk dalam prolegnas DPR RI 2019.
Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik tidak boleh mengakomodir aspirasi pemekaran daerah otonomi baru dari Papua untuk diperjuangkan dalam pembahasan prolegnas 2019 nanti.
“Permintaan di luar jalur seperti pemekaran, Stop! Kalau ada bupati dan rombongan dengan dia punya gaya disana, (DPD RI) tidak usah terima. Sebab tidak boleh sembarangan usulkan pemekaran di Papua,” kata Ketua MRP, Timotius Murib saat rapat bersama Forkompimda dengan Komisi I DPD RI di Sasana Karya kantor Gubernur Papua, Selasa (16/10/2018).
Menurut Timotius, usulan pemekaran di Papua sejatinya harus mendapat persetujuan tiga lembaga yakni Gubernur, MRP dan DPR Papua sebelum kemudian diusulkan ke pusat.
“Pemekaran itu untuk siapa? Masyarakat orang asli Papua banyak yang mati. Itu hanya kepentingan elit politik, jadi mohon DPD RI tahan dulu. Harus ada persetujuan Gubernur, MRP dan DPRP barulah benar. Karena perintah undang undang 21 Otsus seperti itu,” ujarnya.
Tapi DPD RI sebaiknya jadi ‘bemper’ atau pasang badan untuk membantu setiap aspirasi lain dari Papua diluar konteks pemekaran. “Kami minta DPD RI bisa membantu setiap aspirasi nusantara bersatu dari sabang sampai merauke termasuk dari provinsi Papua,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengatakan pemekaran Provinsi baru di Papua harus ada persetujuan tiga lembaga yakni Gubernur, DPRP dan MRP. “Selama tiga lembaga ini tidak setuju, berarti tidak. Sebab undang undang Otsus persyaratkan itu,” kata Lukas Enembe kepada wartawan di Jayapura beberapa waktu lalu.
Diketahui, sejumlah tokoh dan kepala daerah asal Papua pada awal Oktober lalu, di Jakarta, sepakat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru Provinsi Kepulauan Saireri.
Rapat perdana pembentukan usulan daerah otonom baru tersebut, dipimpin Bupati Supiori, Jules Warikar serta Bupati Kepulaun Yapen, Tonny Tesar. Turut hadir Bupati Biak Numfor, Herry Naap, Bupati Waropen, Hendrik Wonatorey dan Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dosinapa. Serta para tokoh nasional Fredy Numberi, Yorris Raweyai, mantan Bupati Biak Numfor Yusuf Maryen, mantan Bupati Yapen Philips Wona, mantan Ketua DPRD Yapen Amon Wanggai dan tokoh intelektual Frans Maniagasi.
Sementara dalam laman media sosial Facebook, kini ramai membahas pertemuan para kepala daerah dan tokoh nasional serta Papua, di Hotel Borobudur Jakarta, yang menyepakati pengusulan pemekaran Provinsi Kepulauan Saireri.
Mereka juga menyepakati pembentukan tim kerja yang akan melakukan sosialisasi dan membuat kajian akademis terhadap usulan daerah otonom baru Kepulaun Saireri, dengan ibukota di Biak.
Menyusul acara pertemuan akbar yang kedua, di Kota Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai lanjutan dari deklarasi 12-12-12, pembentukan Provinsi Teluk Cendrawasih. (bm)
