Jayapura – Kawattimur, Pemerintah Provinsi Papua bakal merekrut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah, Dok II Kota Jayapura dari luar tanah Papua yang siap mengabdi dan membenahi kembali stuktur manajemen bagi masyarakat Papua.
Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP.,MH, mengatakan figur yang cocok di rekrut jadi Dirut RSUD Dok II Kota Jayapura dari dari Puskesmas dan rumah sakit dari luar Papua.
“Kalau tidak ini, semua didalam ini penyakit semua. Ini untuk kasus yang terjadi di rumah sakit Dok II. Yang menggerakkan dan melakukan itu adalah manusia,” kata Gubernur Lukas Enembe, S.IP.,MH saat memperingati perayaan Hari Otonomi Khusus, di Gedung Olahraga Cenderawasih baru – baru ini.
Lukas Enembe mengaku belum ada figur yang sanggup membenahi seluruh persoalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.sebagai Direktur Utama.
“Paling rusak. Saya pikir – pikir mau cari orang dimana lagi yaa. Lebih baik ganti baru semua. Kita bawa orang baru semua untuk menata kembali rumah sakit ini. Ini kacau,” tegas Enembe.
Gubernur meminta semua SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua harus ada perbaikan – perbaikan manajemen karena setiap tahun selalu dilakukan pergantian Kepala rumah sakit, Kepala Bagian dan lainnya. Akan tetapi sama saja tidak ada perubahan.
“Sekarang diisi oleh orang Inspektorat. Pak Kambuaya ini masuk akal kha tidak. Orang Inspektorat yang pimpin ini,” tanya Gubernur kepada mantan Menteri Lingkungan Hidup – Republik Indonesia, Bert Kambuaya, yang hadir di acara tersebut.
Menurut Gubernur, penunjukan Inspektur jadi Plt Dirut RSUD Dok II Jayapura hanya mengisi kekosongan jabatan namun tidak mengetahui permasalahan di rumah sakit. “Orang yang biasanya periksa – periksa kita. Sekarang dia di rumah sakit,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya menyinggung agar para staf rumah sakit yang duduk didalamnya berpikiran untuk mencari uang diluar gaji. Maka lebih baik tidak usah lagi duduk didalamnya.
“Ko lupa, dapat gaji buta – buta lalu masih mencari lagi proyek. Gajimu itu adalah bagianmu yang dikasih oleh negara. Kenapa mau tambah – tambah lagi. Hentikan yang begitu. Tidak boleh mencari diluar gajimu. Cukupkan semua dengan gajimu. Ini harus tertanam di seluruh SKPD – SKPD,” katanya. (bm)
