Jayapura – Kawattimur, Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait dengan seleksi CPNS secara offline di tanah Papua.
Sekretaris daerah Papua, Hery Dosianen, S.IP.,MKP.,M.Si mengatakan Pemerintah Provinsi Papua belum mendapat undangan dari Kemenpan RB untuk pembahasan teknis tata cara perekrutan CPNS 2018, sementara efektif penyelenggaraan pemerintahan di 2018 tinggal satu bulan.
“Saya segera perintahkan Kepala BKD Papua untuk koordinasi dengan kementerian pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi karena sampai saat ini kita belum mendapat surat resmi dari Kemenpan – RB yang menyebut kalau menunggu pembahasan dari Papua,” kata Sekda Papua, Hery Dosinaen, S.IP.,MKP.,M.Si di Kota Jayapura, Senin (26/11/2018).
Dikatakan, seluruh OPD akan dikumpulkan dalam pekan ini untuk mengambil langkah terkait seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 yang sampai saat ini belum ada kejelasan.
“Memang sampai hari ini kami menunggu dari Kemenpan RB yang akan bertemu dengan Sekda maupun Kepala BKD se – Papua. Tapi kalau ternyata harus dari kami yang proaktif maka akan kita respon segera,” ujarnya.
Pemprov Papua tetap mendorong perekrutan CPNS wajib dengan sistem offline. “Sebab kita sudah menduga jika menerapkan sistem online maka akan menyulitkan anak-anak kita di Papua. Saat ini saja coba dilihat, untuk penerimaan secara online banyak sekali yang tidak lulus. Bahkan ada Provinsi yang tak lulus sama sekali,” kata Hery.
Sementara kelulusan ditentukan melalui peringkat tertinggi serta kewenangan kepala daerah. “Makanya, kita harap hal ini menjadi sebuah pengalaman yang dapat dipetik dan diambil solusi terbaik untuk perekrutan CPNS di masa mendatang,” jelas Sekda.
Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri, SE.,MM, mengatakan sampai sekarang belum ada kepastian kapan pelaksanaan penerimaan CPNS di Papua setelah Gubernur dan para Bupati/Walikota se – Provinsi Papua telah sepakati bersama Presiden Jokowi di Istana bogor untuk sistem offline.
“Jadi, sampai sekarang kami belum tahu kapan pelaksanaan seleksi CPNS di Provinsi Papua,” kata Elysa Auri.
Menurut Auri, belum kepastian kapan pelaksanaan tes CPNS di Provinsi Papua bisa menjadi dampak sosial bagi masyarakat di Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota.
“Ini akan menjadi masalah sosial baik kita di Provinsi maupun Kabupaten/Kota karena sampai dengan kita punya masyarakat tahu bahwa ada penerimaan CPNS tapi belum ada kepastian untuk penerimaan CPNS formasi 2018,” ujarnya. (bm)
