Jayapura-Kawattimur, Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace (LBH PJP) terus eksis memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada warga Papua. Selain memberikan bantuan, PJP yang dipimpin Yuliyanto SH, MH juga menggelar penyuluhan hukum kepada warga Papua.
“PJP akan terus berkarya di Tanah Papua dengan memberikan bantuan serta penyuluhan hukum secara Cuma-Cuma keada warga,”ujar Yuliyanto melalui pesan elektroniknya Minggu 6 Januari.
Selain itu sambung dia, lembaga yang diawakinya juga akan terus mencetak kader-kader ahli hukum, yang nantinya akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. “PJP juga terus merekrut tenaga-tenaga hukum muda untuk dijadikan kader,”tegasnya.
Adapun Hasil kerja Advokasi hukum LBH Papua Justice & Peace Sepanjang tahun 2018.
1. Penaganan perkara Probono/Cuma Cuma sebanyak 86 perkara pidana yang tercatat.
(red: Karena ada yang luput dicatat.)
2. Non litigasi
a. Pendampingan Pelaporan Lembaga Perlindungan saksi dan korban ada 2.
b. Pendampingan dikepolisan kurang lebih 40an.
3. Pembukaan cabang di Keerom dan Timika.
4. Hasil Verifkasi ulang Kementerian Hukum & HAM republic Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 28 desember 2018 yang ditanda tangan Menteri Yasona H laoly , LBH PJP lolos dan mendapatkan akreditasi C.
Hanya ada 2 (dua) organisasi bantuan hukum yang lolos verifikasinya di Papua salah satunya yakni LBH Papua Justice & Peace.
Itu adalah poin-poin penting sepanjang tahun 2018, selain itu LBH PJP juga menjalin kerjasama dengan pihak pihak lain dalam advokasi hukum yakni dengan Ombusmen Papua, Komnas HAM Perwakilan Papua, organisasi advokasi bentuk lainya seperti SOHAM (solidaritas Hak Azasi Manusia) , Port Numbay Green bidang lingungan Hidup , Forum Komuniitas Jayapura ( komunitas), VOX Poin Papua dengan membentuk LBH VOX POIN Papua, Forum Nasinal Organisasi nasional Bantuan Hukum dan Pemda Keerom.
LBH PJP masih memiliki kekurangan terutama para pejuang Hukum yang masih sangat terbatas namun ini merupakan tantangan tersendiri bagi LBH PJP untuk menkaderkan calon/advokat di tanah Papua, untuk itu kami di 2019 tetap akan membuka ruang sebesar besarnya untuk masyarakat luas terutama Orang Asli Papua (OAP) yang ingin menjadi Advokat atau Paralegal bisa bergabung menjadi sukarelawan di Lembaga ini dan membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan Lembaga swdaya masyarakt,pemda, mediamassa dan Lembaga pendonor.
Program di tahun 2019 LBH PJP.
1. Menyiapkan pelatihan paralegal di Jayapura, Keerom dan Timika.
2. Pembentukan Tim advokasi baru 2019 untuk LBH Papua Justice Jayapura, Keerom dan Timika.
3. Memperkuat Tim dalam advokasi Pengaduan tanah dan satwa yang dilindungi di Papua.
4. Membentuk cabang LBH PJP dikabupaten lainya di Jayapura minimal 2 lokasi lainnya.
5. Membangun jaringan seluas luasanya dalam mengontrol proses penegakan hukum di Papua khususnya dilokasi kerja PJP yakni Jayapura,Keerom. (Ba)
