Jayapura-Kawat Timur, Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Papua telah menyepakati untuk mengundur penerimaan CPNS hingga usai pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg)
Hal ini disepakati dalam Rapat Kordinasi terkait penerimaan CPNS 2018 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua yang diikuti oleh perwakilan dari 29 kabupaten/kota dan dipimpin oleh Asisten III Setda Papua Elysa Auri, Jumat (8/3) siang.
Namun kesepakatan tersebut masih harus diajukan dan disetujui ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).
“Secara lisan (via telepon) saya sudah sampaikan ke Menpan (Pak Rizal), dan beliau tidak mempermasalahkan. Bahkan beliau mengingatkan untuk segera menyurat,” ujar Kepala BKD Papua, nicolaus Wenda.
Menurut Nicolaus, salah satu alasan yang diangkat adalah karena seluruh kabupaten/kota belum memasukan data-data ke dalam Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN).
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Ballinal mengusulkan, agar penerimaan Formasi CPNS 2018 digelar usai pemilu legislatif dan pemilu presiden, 17 April 2019 mendatang.
“Kami minta penerimaan dibuka pada Mei setelah pemilu. Karena daerah kami ini daerah rawan konflik pemilu. Sehingga dikhawatirkan pemilu yang agenda nasional akan terganggu jika digelar bersamaan waktunya dengan pemilu,” katanya.
Terkait kuota yang telah ditetapkan 80 persen OAP (Orang Asli Papua) dan 20 persen non OAP, Pelinus menegaskan untuk daerahnya, 20 persen non OAP yang akan diterima hanyalah tenaga kesehatan dan guru.
Usulan tunda juga disampaikan Sekda Kabupaten Paniai, Amaties Tatobo. Kata dia, para bupati di wilayah adat Meepago (kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika) telah menyepakati agar penerimaan CPNS dilaksanakan usai Pemilu yakni di bulan Mei. (Dhi)
