TIMIKA (KT) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Mimika, Gerson H Imbir mengatakan, kenaikan tiket yang melambungkan hingga 160 persen sangat merugikan masyarakat bahkan menghabiskan anggaran negara hanya untuk perjalanan dinas bagi pemerintahan di wilayah Timur Indonesia khususnya Provinsi Papua termasuk Kabupaten Mimika.
“Kita kalikan saja misalnya di DPRD ada 35 orang, berarti satu kali perjalanan bisa menggunakan anggaran sebesar Rp 600 sampai 700 juta untuk biaya tiket. Kalau Garuda tiketnya Rp 7 juta dikalikan 35 orang. Itu tidak termasuk staf dan hal lainnya,” ungkapnya di Kantor DPRD Jalan Cenderawasih, Rabu (15/5/2019).
Menurutnya, Pemerintah Pusat telah melanggar etika bisnis penerbangan dengan menaikkan harga tiket hingga 160 Persen dari harga biasanya.
“Apalagi ini momen mudik. Tentu sangat menyulitkan masyarakat. Ini berarti, pemerintah pusat telah sewenang-wenang menaikan harga tiket tanpa berpikir tentang dampak yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Meski saat ini telah diumumkan melalui berbagai media televise, Koran dan online terkait penurunan harga tiket, akan tetapi itu hanya sebesar 16 persen.
“16 persen itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata di Papua maka seharusnya diturunkan hingga 100 persen. Gaji PNS saja tidak mampu beli tiket. Apa lagi kalau mengharapkan gaji ke 13 atau THR,” imbuhnya.
“Kenapa kenaikan secara tiba-tiba? Pemerintah diminta harus transparan sehingga setiap adanya kenaikan tidak dipublikasikan alasan-alasanya dan diam-diam langsung diterapkan. Ini tentunya sangat menyakitkan,” jelasnya. (AWA)
