Wamena (KT) – Pernyataan yang sengaja dilontarkan kepada Orang Papua dengan Kalimat Monyet menjadikan itu Isu Rasisme yang paling Trand, sehingga Isu Rasisme yang sudah dilontarkan akan dibawa ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Hal itu disampaikan Dommy Sorabut, sebagai Korlap dan Juga Lembaga Dewan Adat Wilayah Lapago di Jayawijaya, Senin (26/8/2019) usai menyampaikan aspirasi tuntutan masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua.
Aksi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua pada Senin (26/8/2019) di depan Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, terkait ucapan kebencian yang menyebutkan kalimat Monyet kepada Mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di Surabaya, serta rentetan kejadian yang terjadi di Wilayah luar Papua terutama tindakan intimidasi kepada Mahasiswa dan orang Papua.
“Demo hari ini akan di respon oleh sesama Ras Kulit Hitam, mereka tunggu pernyataan saya, dan 16 Negera sudah berkomitmen isu rasisme menjadi isu trand dan akan di dorong dalam sidang PBB,” kata Domi.
Dirinya menilai, apa yang dilakukan pemerintah secara sadar telah mendukung perjuangan orang Papua, dan kami sebagai orang Papua tidak marah kepada siapapun, karena secara tidak langsung negara telah memberikan dukungan kepada orang Papua.
Selain itu, jaringan internet yang sengaja dimatikan oleh Negara itu akan mempercepat semua yang diperuangkan Orang Papua, karena negara akan bertanya ada apa di Papua dan ada apa dengan Indonesia.
Diakuinya, dari Aksi Demo di depan Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, kesepakatan yang telah diambil oleh Dewan Adat Papua Wilayah Lapago ialah memulangkan seluruh Mahasiwa Papua yang ada di luar Papua.
Kata Domi, pemulangan Mahasiswa Papua harus dilakukan secepat mungkin, karena Rasisme yang dibuat oleh Negara telah terbentuk sejak lama sejak aneksasi dari Trikora, Dwikora dan benih-benih rasisme sudah tumbuh di Negara ini.
Menurutnya, rasisme yang dilakukan Negara ini ada muatan politiknya dengan tujuan agar Orang Papua tidak boleh berkembang dan tidak boleh pintar.
Terkait pembatasan Internet di Papua, Domi menegaskan hal itu adalah ketakutan yang dirasakan Jakarta, karena masalah dan isu rasisme dan terorisme merupakan isu yang mendunia.
Dirinya menyarankan, saat ini dengan pembatasan jaringan internet akan menambah persoalan baru, sehingga Jakarta harus membuka jaringan Internet yang sedang diatasi agar negara Indonesia akan disebutnegara berdaualat.
“Ini orang akan tanya, ada apa dengan Papua, ada apa dengan Indonesia apalagi sudah ada pertemuan pimpinan negara di Pasifik, dan ini menguntungkan posisi tawar kami di luar,” kata Domi.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Tonny Ananda Swadaya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Adat Pegunungan Tengah yang memiliki nilai kesopanan dalam menyampaikan aspirasi di depan halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Menurutnya, sejak persiapan hingga kepada pemulangan aski massa, Kepolisian terus memberikan jaminan pengawalan yang tertib dan aman dan puji Tuhan karena masyarakat Jayawijaya sangat konsisten berjalan aman dan damai.
Dalam aksi Demo Damai ini, aparat yang diturunkan sebanyak 350 personil ditambah dengan satuan Polisi Pamong Praja Jayawijaya.
Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol INF Chandra Dianto mengungkapkan, secara umum demo damai yang dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Pegunungan Tengah berjalan aman dan kondusif, begitu juga di Kabupaten Jayawijaya.
Walaupun, Jelas Dandim, di Kabupaten Yahukimo sempat beredar isu tidak baik sehingga warga non Papua yang ada di Yahukimo mengungsi, namun hal yang dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Kata Dandim, namun semuan itu berjalan aman dan lancar, sehingga dirinya memastikan untuk keadaan saat ini sangat kondusif.
Semantara itu, Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.M.Si mengungkapkan, aspirasi yang sudah diberikan kepada pemerintah Jayawijaya akan dilanjutkan kepada Gubernur Provinsi Papua.
“Hari ini saya yang terima aspirasi masyarakat, jadi saya yang akan teruskan aspirasi ini,” ungkap Bupati Banua.
Terkait pemulangan Mahasiswa Papua, Bupati Banua menjelaskan akan melihat dari sisi baiknya dahulu sebelum dilakukan pemulangan Mahasiswa dan itu bisa dilakukan jika Bapak Presiden dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan anak-anak Papua yang sekolah di Jawa.
“Kalau memang tidak bisa, kami pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga punyakewajiban memulangkan adik-adik mahasiswa di sana,” kata Bupati Banua.(NP)
