JAYAPURA (KT) – DPR Papua menggelar Rapat paripurna pembukaan rangcangan APBD Perubahan Provinsi Papua Tahun 2019, Rabu (25/9/2019) malam. Dalam rancangannya, APBD Perubahahan, ditetapkan sebesar Rp 15,05 Triliun atau meningkat 7,76 persen dari APBD dengan jumlah Rp.13,97 triliun.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam pidato pengantarnya mengatakan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2019 tetap berpedoman pada hasil evaluasi atas realisasi pendapatan daerah tahun 2019 Semester I dan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima dalam tahun 2019 ini. Dimana dalam rancangan anggaran belanja pada APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2019, ditetapkan sebesar Rp 13,92 triliun berubah menjadi Rp 15,35 triuliun atau meningkat menjadi 10,23 persen.
Kata Gubernur Enembe, target perubahan asumsi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp 938 miliar menjadi Rp 1,93 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 105,93 persen. Selanjutnya, pendapatan dari sumber dana perimbangan direncanakan semula Rp 4,40 triliun dirubah menjadi Rp 4,44 triliun atau meningkat sekiatr 0,79 persen dan sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar RP 8,63 triliun dirubah menjadi sebesar Rp 8,67 triliun atau meningkat sebesar 0,50 persen.
Lanjut Gubernur, asumsi dasar penyusunan RAPBD Perubahan tahun anggaran Rp 2019 dilakukan berdasarkan target laju pertumbuhan ekonomi Papua pada RKPD tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 6,57 persen diperkirakan masih akan terkontraksi menurun sebesar 1,33 persen menjadi 5,24 persen. Semenyara inflasi sampai triwulan II 2019 sebesar 1,28 persen.
“Diperkirakan pada akhir tahun akan ada peningkatan konsumsi masayrakat terkait hari besar keagamaan nasional dan tahun baru, akan terjadi kenaikan harga secara umum, sehingga inflasi akan tetap terjadi namun tidak melebihi target dari RKPD 2019,” kata Gubernur.
Menyangkut realisasi tingkat pengangguran terbuka sampai triwulan II 2019 di Papua sudah mencapai 3,42 persen. Dari persentase itu, kebijakan pemerintah terkait penerimaan pegawai, komitmen pemda untuk mendorong masuknya investasi dan penciptaan lapangan kerja pada sektor perdagangan dan jasa, diharapkan dapat memacu penyerapan tenaga kerja di Papua. “sehingga target tingkat pengangguran terbuka pada RKPD Perubahan 2019 sebesar 2,70 persen masih berpeluang terealisasi,” jelas Gubernur
Pada penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2019, perimbangan pendapatan dan belanja daerah akan mengalami defisit sebesar Rp 302,15 miliar diakibatkan tingginya kebutuhan belanja pembangunan tahun 2019 terkait pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2019.
“Defisit ini selanjutnya akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan pada pos Sisa Lebih Perhitungan ANggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 352,15 miliar,” ungkapnya.
Gubernur Enembe berharap hal itu menjadi bahan sidang paripurna DPR Papau terhadap RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019 serta informasi bagi seluruh masyarakat Papua.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda ketika membuka rapat paripurna DPR Papua ini mengatakan, rapat paripurna DPR Papua ini akan membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2019.
“saya mengimbau kepada fraksi dan alat kelengkapan dewan dapar mencermati materi yang telah masuk, sehingga apa yang ditetapkan nanti dalam implementasinya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” katanya. (TA)
