Sejak diberlakukan Otonomi Khusus untuk Papua, yg ditandai dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus. Maka terjadi Restrukturisasi Pranata Sosial yang mampu melegitimasi setiap Anak Papua berkesempatan untuk memimpin dan mengelola sumber-sumber kapital yg ada. UU Otsus bahagian dari, Proses Politik yg memberikan Ruang dan kesempatan kepada OAP ( bc.Orang Asli Papua). Mulai bergelindang dalam Segregasi Nilai Sosial yang terlihat satu dengan lainnya saling menegaskan Identitas dan integritas wilayah.
Untuk itu. Berbagai literatur yg belakangan ini dapat kita kaji bahwa Varian Kultur Masyarakat Papua dapat di bagi menjadi 5 kategori yakni :
Pertama ; Masyarakat Pesisir pantai, dengan Pola interaksi sangat Majemuk terpolarisasi oleh hubungan Kawin Mawin dan bisnis mikro terstruktur di Pasar tradisional.
Kedua ; Masyarakat Lembah, dengan pola interaksi yg memadukan Bahasa Verbalistik dan Non-verbalistik.
Ketiga ; Masyarakat dengan Topografi Rawa. Adalah Masyarakat yg memiliki karakter kultur, tergantung pada Sumber Daya Alam. Mereka tdk memiliki Pola interaksi yg Dinamis.
Keempat : Masyarakat Pegunungan. Dengan Geografi dan topografi yg Ekstrim, Tantangan yg dihadapi membentuk karakteristik yg Segregasi absolute. Sehingga perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan Peperangan yg melegitimasi kejayaan subuah kelompok.
Kelima : Masyarakat Perantau atau sering kita disebut masyarakat Nusantara, dan atau kaum Perantau atau Amber. Umumnya memiliki Karakter dengan varian cukup banyak. Masyarakat yg menguasai pusat Ekonomi Mikro. Untuk itu hubungan antar masyarakat Amber dan Komeng terjalin cukup bersahaja. Hal ini dapat dirasakan pada Komunitas masyarakat Pesisir Pantai yg terbuka menerima tranformasi kultur baru.
Dinamika masyarakat baik Amber maupun Komeng, yang ada di Papua saat ini, mulai berubah. Ini sebagai akibat dari keterbukaan informasi yg diyakini, sebahagian besar Hoaks, yg dengan itu tidak kita sadari mampu memproduksi ketegangan yang pada akibatnya mengarah pada konflik yg terjadi secara terbuka. Bayangan diskriminasi dalam sistem Ekonomi Subsider antara Amber dan Komeng mereposisi Pranata Sosial, yang selalu memunculkan anggapan Amber menguasai sumber-sumber kapital Mikro Ekonomi. Sementara Komeng diposisikan sebagai Kompetitor lokal yang lemah.
Dalam Paradikma Kaum Postmodernis, bahwa sistem tata nilai modern, telah mengalami dis-konstruksi dari strukturalisme menjadi Posistifisme Universalitas. Kontestasi dalam tata ruang yang terbuka akan menghadirkan sikap skeptisme, bagi mereka yang tidak siap berhadapan dengan tatanan Postmodernis yang memberikan dampak terhadap Pranata sosial Segregasi Absolute.
Tingkat Kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan, dalam menghadapi Zaman Hypper Globalis, telah menciptakan budaya Konsumerisme atau Kehidupan dengan bergaya Mewah akan melahirkan kecemburuan sosial akut ditengah-tengah Masyarakat, yang pada akibatnya terjadi ketegangan yang melegitimasi simbol-simbol konflik secara terbuka.
Peran tokoh Adat, terasa menjadi penting dalam mereduksi potensi Konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, tokoh Adat adalah sosok yg dipercaya bergelindang dengan simbol Absolusitas Mistitisme dalam budaya yang lahir dalam masyarakat secara nomaden.
Dalam menghadapi, Pola kehidupan Masyarakat, sebagaimana tersebut di atas. Maka kebijakan tata kota menjadi sangat penting. Pada masyarakat Pesisir, Lembah dan rawa di Papua. Pranata Sosial Orisinil yang terlahir dalam pelataran budaya harus dipertahankan sebagai rule model. Masyarakat tidak dipaksa untuk merubah sistem Ekonomi Subsider ke Sistem Ekonomi modernis sehingga perjumpaan antar masyarakat intens. Membangun komunikasi lintas budaya pada pasar-pasar tradisional yang efektif akan berdampak terhadap Pranata Sosial tanpa segregasi.
Keterbukaan Informasi atau sering dikatakan, Kemampuan Pemerintah dalam memproduksi Hoaks Positif. Artinya besaran Anggaran yg di berikan kepada PEMDA, Papua maupun Papua barat dalam Program Penguatan Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan serta belanja lainnya. Seharusnya di publikasikan secara detail melalui Media Cetak, Elektronik dan atau MEDSOS. Hal ini akan mengurangi anggapan negativ Masyarakat terhadap pemerintah pusat. Karena tradisi Masyarakat feodalis selalu menghakimi para Elite dari mereka yg terjangkit penyakit penyimpangan Perilaku dengan cara-cara menghujat dan mencabut kepercayaan yang diberikan.
Saat ini,semua masyarakat Pantai, Lembah dan Rawa di Papua dan atau Papua Barat, sangat berharap kehidupan kembali normal sebagaiman sedia kala. Tantangan yg dihadapi saat ini adalah bagaimana Pemerintah mampu merekonstuksi Pranata sosial Humanis dalam komunitas masyarakat Majemuk. Khususnya Masyarakat Pegunungan yang sangat sensitive terhadap nilai-nilai yang melekat pada simbol yang dipandang sangat dijaga dan di hormati. Penanganan Konflik setidaknya dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, dimana setiap kelompok masyarakat mampu dan dapat memahami budaya yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat yang berada di suatu wilayah. Contoh, di Maluku, Makan Patita sebagai wadah menghilangkan sekat Pranata Sosial yang ada sebagai akibat Konflik. Untuk itu, Rekonstruksi Pranata Sosial dapat dilakukan dengan menghadirkan kegiatan yg melibatkan masyarakat secara luas tanpa sekat Sosial Segregasi.
Tulisan sebagaimana tersebut di atas, merupakan refleksi dari nilai yang imbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai akibat Saling membutuhkan satu dengan lainnya atau adanya Hukum Kausalitas Humanis.
Penulis : Dr.Hb. IDRUS AL-HAMID, S.Ag.M.Si
Suara Minor Cendekiawan Poros
