JAYAPURA (KT) – Anggota Komisi V DPR Papua, Decky Nawipa menyarankan pemerintah Kota Jayapura untuk segera menyiapkan Rumah Sakit daerah.
Hal ini berkaca dari kasus sejumlah rumah sakit yang menolak pasien umum lantaran keterbatasan fasilitas ruangan akibat pandemic covid-19.
“ Jadi dalam hal ini kami hanya mengingatkan Kota Jayapura ini adalah cermin Ibu Kota Papua, sehingga kasus yang terjadi ini menjadi pengalaman bagi kita semua, agar fasilitas itu harus disediakan,” kata Decky Nawipa kepada Kawat Timur, diruang kerjanya, Jumat (26/06/2020)
Kota Jayapura sebagai cermin Provinsi Papua, kata Decky Nawipa juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas tersebut. Sebab, hingga saat ini fasilitas kesehatan (rumah sakit, red) yang tersedia di Ibu Kota Kabupaten, adalah fasilitas milik Pemerintah Provinsi Papua.
“Pemkot juga punya tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan itu, sehingga tidak ada kesan berharap,” katanya.
Dengan adanya peristiwa penolakan dari RS terhadap pasien umum, terkhusus pasien lakalantas yang meninggal kemarin itu, lanjut Decky Nawipa, itu sebagai tanda bahwa Pemerintah harus siap.
“Kami sampaikan ini, bukan berarti kita saling mengalahkan, tapi sekedar mengingatkan, apalagi dengan peristiwa beberapa hari lalu, sehingga kita tidak berharap fasilitas dari Provinsi dan Pemkot lebih memikirkan hal itu,” jelas Legislator perwakilan Meepago ini.
DPR Papua sendiri telah menkonfirmasi langsung soal penolakan pasien umum tersebut, dimana setiap rumah sakit menyatakan kendala kekurangan fasilitas.
“Inikan karena semua rumah sakit menangani Covid-19, sehingga untuk penanganan pasien umum atau pasien kritis jadi terabaikan lantaran keterbatasan itu, sehingga RS merujuk pasien kritis,” jelasnya.
Intinya, jangan menunggu kondisi, sebab kandang kala dalam hal pembangunan, ada tanda dari alam, seperti banjir, wabah. dan itu, mengajarkan para pemimpin untuk melihat dan mempersiapkan kekurangan tersebut.
“Ini tidak hanya untuk Pemkot saja, tapi Provinsi Papua termasuk kabupaten lainnya yang ada di Papua. Setiap tahun anggaran Pendidikan dan Kesehatan sangat besar, dan kita harus berpikir itu sejak dini, sebab bukan berarti Corona selesai lantas masalah juga selesai,” tandasnya. (TA)
