JAYAPURA (KT) – DPRD Kabupaten Intan Jaya, menyodorkan 12 point pernyataan sikapnya terkait kondisi situasiasional yang terjadi dikabupaten tersebut, sejak sepekan terakhir.
“Tadi kami bertemu dengan Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua serta Komnas HAM Perwakilan Papua di Makodam, untuk menyampaikan keluhan, tangisan air mata dari masyarakat Kabupaten Intan Jaya, terhadapi yang selama ini kami hadapi,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Intan Jaya, Marthe Tipagau, S.Sos yang didampingi beberapa anggota lainnya, di Jayapura, Selasa (22/09/2020) sore.
Adapun 12 point pernyataan sikap itu, di jelaskan Marthen Tipagau, DPRD telah melihat, mencermati serta megikuti kondisi serta situasi keamanan Intan Jaya sejak Oktober 2019 hingga saat ini, terus terjadi konflik, pertumpahan darah baik masyarakat sipil, Aparat TNI/Polri maupun kelompok TPN OPM.
“Kondisi konflik ini, hingga saat tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten Intan Jaya sendiri maupun aparat keamanan,” katanya.
Selanjutnya, kehadiran satgas pasukan non organik yang dikirim Pemerintah Pusat di Kabupaten Intan Jaya, lanjut Marthen justru membuat masyarakat hidup dalam ketakutan, tekanan, intimidasi bahkan trauma mendalam.
“Kehadiran Satgas ini juga yang membuat salah satu factor, kenapa masyarakat Intan Jaya tidak leluasa melakukan aktifitas. Semua dihantui ketakutan, lantaran baik aparat keamanan maupun kelompok sebelah yang meresahkan masyarakat,” jelasnya.
Hal itu juga sambung Mathen, yang akhirnya berdampak pada pelayanan pelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan disegala bidang terhambat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja optimal, anak-anak tidak dapat sekolah, aktifitas masyarakat lumpuh, petugas kesehatan juga demikian, semuanya ketakutan bahkan masyarakat dari distrik-distrik lari ke Ibu Kota,” jelasnya.
Dengan hal-hal tersebut, kata Mathen, sebagai repserentatif rakyat, DPRD Kabuten Intan Jaya meminta Komnas HAM RI perwakilan Papua segera membentuk tim dan turun langsung ke Intan Jaya, untuk melakukan investigasi terhadap sejumlah konflik berkepanjangan yang terjadi.
Tak hanya itu, DPRD Intan Jaya juga meminta para petinggi negara yang ada di Provinsi Papua, Gubernur, Kapolda, Pangdam, DPR Papua serta MRP juga turun ke Intan Jaya bertemu langsung dengan masyarakat.
“Dengarkan aspirasi masyarkat secara langsung, tanyakan kepada masyarkat apa sesungguhnya yang mereka alami selama ini,” katanya.
Dipoint berikutnya, Politisi Nasdem ini juga berharap agar pemerintah daerah agar bertanggung jawab melaksanakan pelayanan pemerintahan di Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya, Sugapa dengan tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan organik, baik TNI dan Polri yang ditugaskan di Intan Jaya.
Segala sesuatu, lanjutnya, yang berkaitan langsung dengan penyelesaian konflik di Intan Jaya, diharapkan dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, adat dengan melibatkan pemerintah daerah, stakeholder agar kedepan tercipta kondisi keamanan yang lebih kondusif , sehingga masyarakat dapat kembali beraktifitas dengan aman dan nyama.
“Kami juga berharap Polda dan Kodam Cenderawasih dapat membentuk tim investigasi untuk mengusut semua persoalan yang terjadi secara riil, tanpa ada yang perlu disembunyikan. Karena selama ini, semuanya terkesan tertutup bahkan aparat tidak pernah mengungkap apalagi menangkap pelaku- pelaku kejahatan di Intan Jaya,” jelasnya.
Tak hanya di Papua saja, DPRD juga minta kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Makopolhukam, dan Menhan agar menarik pasukan non organik di Intan Jaya khususnya dan Papua pada umumnya.
“Kehadiran pasukan Non organik ini membuat banyak korban jiwa. Masyarakat Sipil, TNI/Polri juga banyak yang tertembak mati oleh kelompok TPN-OPM dan termasuk kelompok mereka sendiri. Tiada hari tanpa darah di tanah ini. jadi, Negara harus hadir dan berlaku adil, jujur dan bertanggung jawab penuh menghentikan semua konflik kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua,” katanya. (TA)
