Wamena (KT) – Suku Yali Hubula menolak dengan tegas tawaran pemerintah Pusat untuk melanjutkan Otonomi Khusus Jilid II bagi seluruh warga Papua.
Ketua Lembaga Suku Yali Hubula Simon Sorabut menilai, otonomi Khusus Jilid satu yang selama ini telah berjalan telah gagal dan tidak memberikan dampak berarti kepada masyarakat Pribumi asli Papua yang mendiami Tanah Papua, terutama masyarakat Pribumi Papua yang ada di Wilayah Lapago.
Masyarakat Suku Yali Hubula menilai, pertemuan yang direncanakan oleh MRP merupakan tindakan tertutup dan sembunyi, selain itu, tidak melibatkan masyarakat adat yang ada di 7 Wilayah Adat Papua.
Selain itu, Suku Yali Hubula menilai, DPRP, DPRD dan MRP tidak bekerja maksimal dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2001 Pasal 77.
Dirinya menyayangkan sikap DPRP, DPRD dan MRP yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua pada masa Otsus Jilid I hingga akan berakhir.
Selain itu, selama 20 Tahun Otsus Jilid I berjalan, kesejahteraan tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Pribumi, melainkan banyak kejadian tindak kejahatan kepada masyarakat Pribumi, serta banyak juga kekayaan alam dihancurkan.
Dengan rangkaian kegiatan dan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat Pribumi asli Papua, maka Masyarakat Suku Yali Hubula menolak tegas tawaran Otsus Jilid II yang diberikan oleh Negara Indonesia.
Ditempat yang sama, mewakili masyarakat Dani Barat, Tonius Yikwa menyampaikan ketegasannya menolak Tegas Tawaran Pemerintah Pusat untuk melanjutkan Otonomi Khusus Jilid II di seluruh Tanah Papua.
Menurutnya, penolakan ini merupakan ungkapan dari dalam hati, karena selama berjalannya otonomi khusus berjalan di Tanah Papua, tidak pernah memberikan dampak yang beraarti bagi masyarakat Pribumi Asli Papua.
Hal penolakan Otonomi Khusus Jilid II juga disampaikan oleh Aktifis asal Jayawijaya, Beny Logo.
Menurut Beny, sebagai ras Melanesia tidak akan berbicara mengenai hasil, pelaksanaan dan bagaimana melanjutkan Otusus Jilid II.
Namun masyarakat ingin berbicara mengenai status Wilayah bagi Tanah Papua dan orang Papua.
Sehingga kami masyarakat adat Suku Yali Hubula menolak tegas Otonomi khusus yang di tawaran pemerintah Pusat.
Menurutnya, masalah Papua harus dibicarakan oleh Pihak Netral dalam hal ini PBB, sehingga semua semakin jelas dan bisa berdampak kepada proses penyelesaian masalah di seluruh tanah Papua.
Yes Yikwa yang juga sebagai tokoh Pemuda Suku Yali Hubula menolak tegas Otonomi Khusus yang sengaja ditawarkan oleh Pemerintah Pusat.
Menurutnya, masalah pelanggaran HAM dan tindak kejahatan lainnnya masih saja dilakukan oleh Negara NKRI, sehingga sangat tidak mungkin masyarakat Papua bisa menerima Otonomi Khusus Jilid II.
Kata Yes Yikwa, masyarakat Papua tidak membutuhkan Otonomi Khusus, karena masyarakat Papua sangat menderita dan sengsara dalam masa Otsus Jilid I, sehingga untuk saat ini, masyarakat menginginkan menentukan nasib sendiri atau Merdeka.
Salah satu Tokoh Gereja, Kiname Yikwa juga dengan tegasnya menolak Otsus Jilid II.
“Sejak Tahun 77 sampai sekarang, tidak ada perubahan, kami selalu jadi korban dibawah Negara Indonesia, jadi kami sudah tidak mau lagi bersama Negara ini, kami ingin merdeka, jadi kami tolak Otsus Jilid II,” kata Kiname.
Menurutnya, walaupun dana yang banyak diberikan kepada orang Papua, tidak akan Nampak bagi rakyat Pribumi asli Papua, karena dana itu bukan untuk masyarakat, namun digunakan oleh pejabat-pejabat Negara yang ada di Papua.
Masyarakat hanya menjadi penonton, dan juga masyarakat akan selalu menjadi korban kejahatan Negara.
Kata Kiname, banyak kejadian ditanah Papua ini, sehingga sudah saatnya masyarakat Papua menentukan nasibnya sendiri atau merdeka.
“Kami masyarakat Pribumi sakit hati dan selalu menderita, jadi kita harus merdeka, masa Otonomi Khusus sudah habis, terus kami mau bicara apalagi,” kata Kiname.
Sementara itu, Mewakili Tokoh Perempuan Suku Yali Hubula, Delina Yogobi menyampaikan penolakannya.
Menurutnya, perempuan Papua asli Pribumi sudah sangat menderita sampai sekarang, karena banyak penerus orang Papua yang dibunuh dan dibiarkan begitu saja.
Sehingga kami secara tegas menolak Otsus Jilid II yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan juga kami meminta hak kami untuk dapat menentukan nasib sendiri atau Mereka.(NP)
