Wamena (KT) – Tokoh Pepera dan Pejuang Veteran yang ada di Wamena meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki Gubernur Papua, DPR yang ada di Papua dan juga MRP terkait penyalahgunaan anggaran Dana Otsus.
Salah satu Tokoh Pepera dan juga Veteran di Wamena, Hengki Heselo menyampaikan, selain menolak kedatangan MRP ke Kabupaten Jayawijaya, Tokoh Pepera dan Veteran yang ada di Jayawijaya meminta agar KPK segera menyelidiki Gubernur Papua, MRP dan DPR yang ada di Papua.
Sehingga kedatangan Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Kabupaten Jayawijaya untuk mengelar kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dinilai tidak perlu lagi, karena masyarakat telah menerim Otsus Jilid II.
“Masyaralat menjadi korban, sehinnga selaku tokoh Pepera meminta agar KPK segera memeriksa Gubernur Papua, MRP dan DPR yang ada di Papua,” tegas Hengky Heselo, Minggu (15/11/2020) di areal Bandar Udara Wamena.
Hengky Heselo meminta agar MRP yang sudah ada di Kabupaten Jayawijaya segera pulang ke Jayapura.
Menurutnya, saat ini masyarakat ingin menerima pembangunan, sehingga masyarakat telah menerima Otsus Jilid II yang diberikan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat asal kampung Wesakin, Usman menolak kehadiran MRP di Kabupaten Jayawijaya.
Dirinya selaku tokoh masyarakat telah menerima dan merasakan pembangunan melalui Otsus Jilid I, sehingga untuk saat ini masyarakat tetap menerima Otsus Jilid II.
Menurut Usman, MRP tidak perlu hadir di Wamena Kabupaten Jayawijaya, apalagi Kehadiran MRP dapat mengacaukan keadaan di Kabupaten Jayawijaya.
Sejauh ini, rombongan MRP yang terdiri dari 47 orang masih berada di Ruang Kedatangan dan melakukan koordinasi dengan pimpinan Trigana Wamena.
Rencananya, pihak Rombongan MRP akan bertolak kembali menuju Jayapura, artinya pelaksanaan RDP di Wilayah Lapago tidak dilaksanakan.
Saat berita ini di turunkan, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian dan juga pemerintah daerah.(NP)
