TIMIKA (KT) – Guna memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI di Papua dan Papua Barat, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji akan tetap memperkuat jalinan komunikasi bersama berbagai tokoh adat, agama, masyarakat dan tokoh penting lainnya.
Dimana, pada Sabtu (28/11/2020) bertempat di Rimbah Papua Hote (RPH) Timika, Panglima TNI bersama Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri melaksanakan tatap muka dengan dengan sejumlah tokoh penting di Papua dan Papua Barat.
Pantauan lapangan, pertemuan itu berlangsung tertutup dan dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI-Polri. Para tamu undangan yang hadir pun wajib memiliki hasil Swab negatif.
Kapuspen TNI, Mayjen TNI Achmad Riad saat konferensi pers mengatakan, tatap muka ini tentunya sangat bermanfaat sebagai forum silaturahmi. Sebab, Panglima TNI dan Kapolri menyadari bahwa peran dari seluruh tokoh adat, agama dan masyarakat mempunyai kekuatan yang sangat penting dalam meningkatkan kedamaian.
Dimana, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari persatuan yang tidak dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, di wilayah ini memiliki berbagai potensi yang harus dikelola bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah serius mengutamakan pendekatan kesejahteraan sebagai langkah utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua dan Papua Barat. Semuanya harus bersama menjaga nilai-nilai kearifan lokal, dimana diharapkan agar tokoh agama, adat dan masyarakat yang menjadi jembatan antar pemerintah dengan masyarakat,” kata Mayjen TNI Achmad Riad didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono.
Riad mengatakan bahwa, untuk menciptakan sebuah wilayah yang sejahtera, perlu adanya peningkatan kualitas masyarakat Papua dan Papua Barat meliputi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, lapangan kerja dan kualitas kehidupan, agar masyarakat Papua dan Papua Barat lebih berperan dalam membangun daerahnya.
“Oleh karenanya kita berharap, kita bersama-sama meningkatkan kualitas kesejahteraan di Papua dan Papua Barat melalui kualitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan kualitas kehidupan agar masyarakat dapat lebih berperan dalam membangun daerahnya,” katanya.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pendekatan yang paling utama dilakukan oleh TNI dan Polri kepada masyarakat adalah komunikasi.
Yakni, berani menjalin komunikasi yang baik tanpa malu, takut dan ragu, akan tetapi semuanya disampaikan saja.
“Tadi dicontohkan oleh Panglima TNI saat rapat adalah misalkan ada pasukan yang baru datang dari Jakarta ke Papua, lalu tidak ada tempat tinggal maka datang saja ke kepala suku disampaikan ke Kepala Desa atau Camatnya. Kalau memang ada komunikasi, pasti akan diberikan lahan kosong supaya dibangun tempat tinggal bagi TNI ataupun Polri. Begitu juga apa yang dimau oleh masyarakat harus disampaikan. Jadi jangan takut dan harus jalin komunikasi,” kata Argo.
Menurutnya, kedatangan TNI dan Polri ke suatu wilayah termasuk di Papua tentunya khusus untuk menjaga rakyat. Karena itu, komunikasi itu sangat penting untuk dilakukan.
Selanjutnya perwakilan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Yanto Eluay mengaku siap mengawal dan menjaga keputusan yang sudah dilakukan oleh orang tua terdahulu. Dimana orang tua kami sudah memutuskan Papua ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, sehingga kami siap bertanggung jawab untuk kemajuan kesejahteraan pembangunan di Papua.
Menurut Yanto, pertemuan dengan Panglima itu guna membangun komunikasi intensif untuk permasalahan-permasalahan di Papua.
Salah satunya bahwa seperti memasuki tanggal 1 Desember ada gerakan yang membuat situasi di Papua tidak nyaman dan tidak kondusif, sehingga ajakannya adalah agar kita melupakan masa lalu mengingat saat ini kita telahenjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam NKRI.
“Mari sama-sama membangun Papua demi kemajuan Papua, itu harapan kami,” kata Yanto. (SL)
