Wamena (KT) – Minimnya atau terbatasnya kesempatan dan lapangan kerja di Wilayah Kabupaten Jayawijaya, menjadi perhatian serius oleh DPRD Kabupaten Jayawijaya.
Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, DPRD Kabupaten Jayawijaya akan memanggil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini Dinas terkait untuk mediskusikan terkait kendala serta solusi apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Jayawijaya.
“Soal minimnya lapangan kerja di Jayawijaya, tentu kita akan panggil OPD terkait yang berkaitan dengan bidang yang menciptakan lapangan kerja,” kata Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Fraksi PDIP, Taufik Petrus Latuihamallo, Sabtu (24/4/2021), usai melakukan kegiatan Reses di RT 04/RW 02 Kelurahan Wamena Kota Distrk Wamena Kabupaten Jayawijaya.
Untuk saat ini, pertumbuhan penduduk di Jayawijaya cukup tinggi, sedangkan peluang dan ketersediaan lapangan kerja sangat minim, sehingga terjadi kesenjangan yang sangat jauh.
Sehingga sangat diperlukan peran aktif pemerintah Jayawijaya untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja di berbagai sektor bidang pekerjaan yang ada di Jayawijaya.
Diakui Taufik, memang untuk menciptakan suatu lapangan kerja di Kabupaten Jayawijaya, tidak semudah kita membalikan telapak tangan, karena semuanya harus melalui proses yang panjang.
Tetapi, melalui pekerjaan-pekerjaan yang bersifat stimulus yang ada dan dikerjakan pemerintah, dapat diberikan kepada adik-adik yang belum memiliki perjaan melalui swakelola, sehingga dapat menekan tingginya angka pengangguran dan juga tindak kejahatan.
Taufik juga meminta kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Jayawijaya, untuk tidak lagi mendatangkan tenaga kerja dari luar Jayawijaya, melainkan harus bisa menggunakan tenaga pekerja yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
“Kenapa hanya sekop pasir saja kita mesti datangkan tenaga kerja dari luar Wamena untuk dipekerjakan untuk itu,” kata Taufik Petrus Latuihamallo.
Terkati peredaaran uang di Kabupaten Jayawijaya, Taufik menyebutkan bahwa, peredaran uang di Kabupaten Jayawijaya sangat lambat.
Karena, sumber peredaran uang di Kabupaten Jayawijaya hampir 90 Persen lebih berasal dari kegiatan pemerintah Daerah, sedangkan untuk pihak swasta sangat kecil dalam hal perputaran uang di Kabupaten Jayawijaya.
“Artinya apa, pemerintah harus mejadi stimulus yang menjadi motor untuk itu, kalau kegiatan pemerintah belum berjalan, ini akan berpengaruh,” kata Taufik.
Jika peluang ini terus terjadi dan tidak digerakan, tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan para pekerja, karena tidak menerima upah dari pekerjaan yang dilakukan, dan akan berdampak pada hasil penjualan barang di toko dan kios yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
Sementara itu, Mama Yosepina Hubi, saat hadir dalam Reses DPRD itu menyampaikan, Pemerintah Jayawijaya dan DPRD Jayawijaya harus peka dan membuka diri untuk tidak membiarkan tingginya angka pengangguran semakin banyak di Kabupaten Jayawijaya.
Menurut Mama Yosepina, soal kurangnya ruang dan lapangan kerja di Kabupaten Jayawijaya, sangat berdampak buruk bagi generasi muda yang ada di Kabupaten Jayawijaya, terutama bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan sekolahnya di luar.
Selain itu, faktor utama tingginya angka kejahatan di Kabupaten Jayawijaya yang terus naik dan tinggi tiap harinya, dikarenakan terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial ekonomi.
“Artinya faktor utama kecemburuan Sosial Ekonomi ini yang harus jadi perhatian dan ditangani lebih dulu, jangan dibiarkan saja oleh pemerintah, karena kita lihat sendiri, sebab hal ini banyak tindak kejahatan yang terjadi di Jayawijaya,” kata Mama Yosepina.
Mama Yosepina berharap, pemerintah Jayawijaya dapat memberdayakan anak-anak yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dengan membuka peluang dan lapangan kerja yang cukup, agar ada pekerjaan yang bisa dilakukan adik-adik yang belum mendapatkan pekerjaan.
Dengan begitu, angka pengangguran di Jayawijaya akan menurun dan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya.(NP)
