JAYAPURA (KT) – Pemerintah Provinsi Papua belum mengambil sikap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) di wilayah Papua.
Hal ini menyusul belum adanya laporan dari kepala daerah atau instansi berwenang di 29 kabupaten/kota, terkait perkembangan terkini Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
“Kita belum mengambil sikap, karna masih menunggu laporan dari daerah.
Saya berharap secepatnya kabupaten/kota memberikan laporan perkembangan covid-19,” kata Sekda Papua, Dance Yulian Flassy kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama sejumlah Kepala OPD Papua, di Swisbel Hotel, Rabu (23/06/2021).
Kata Sekda, Pemerintah Papua tidak bisa menentukan sikap, jika tidak mengantongi data.
Sehingga pemerintah menjadwalkan rapat ulang bersama Forkompinda pada Jumat nanti.
“Nanti kita tentukan setelah rapat, Apakah pemerintah akan lakukan semi lock down atau lockdown,” kata Sekda lagi.
Lebih lanjut dikatakan Sekda, rapat terkait PPKM tersebut sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.
Dimana perkembangan Covid-19 di Indonesia mengalami tren kenaikan yang cukup tinggi, dan dikhawatirkan berdampak ke daerah termasuk Papua.
“Ini kita tindak lanjut dari Ratas di Jakarta, apalagi kita di Papua sedang dalam persiapan PON,” kata Sekda lagi.
Sekedar diketahui, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/6), bahwa Pemerintah akan menguatkan dan memastikan implementasi kebijakan penanganan Covid-19, baik di hulu maupun di hilir. Kebijakan di hulu yaitu yang terkait dengan penguatan PPKM Mikro, serta peningkatan pelaksanaan Testing dan Tracing.
Dalam siaran pers resmi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, PPKM Mikro mulai diberlakukan 22 Juni hingga 5 Juli 2021, peningkatan jumlah testing di seluruh daerah khususnya wilayah dengan tingkat kasus tertinggi, peningkatan Tracing di tingkat komunitas mikro (Desa/RT/RW) dengan mengoptimalkan peran Posko,
Pimpinan Daerah harus menargetkan Positivity Rate di bawah 5%, dengan intensifikasi Testing dan Tracing; dan
Percepatan vaksinasi melalui peningkatan jumlah vaksinasi dengan target 1 juta suntikan per hari pada akhir Juni atau awal Juli 2021, dan penyiapan Sentra Vaksinasi di tempat sumber keramaian kegiatan masyarakat (Pelabuhan, Bandara, Terminal, Pasar, dll). (TA)
