TIMIKA (KT) – Isu pemekaran Papua Tengah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Papua khsususnya Kabupaten Mimika. Bahkan aspirasinya sudah sampai di DPR RI. Diketahui pemekaran Papua Tengah rencananya yang menjadi ibukota yaitu Nabire.
Hal ini sesuai UU 45 tahun 1999 yang mana Kabupaten Nabire merupakan kota induk dari Kabupaten Paniai dan Nabire. Dua Kabupaten tersebut juga nantinya masuk dalam wilayah Papua Tengah.
Disisi lain tokoh masyarakat Kabupaten Mimika mewakili suara masyarakat meminta agar Mimika lah yang menjadi Ibukotanya.
Inilah penyampaian tiga tokoh masyarakat Kabupaten Mimika terkait dukungan untuk menuju pemekaran Papua Tengah.
Selaku salah satu tokoh masyarakat, Yohanes Kemong, mengatakan isu pemekaran Papua Tengah sudah terjadi semenjak tahun 2001 bersamaan dengan diusulnya pemekaran Provinsi Papua Barat.
Namun dikarenakan hal tertentu sehingga pemekaran Papua Tengah ditunda, akhirnya isunya pun kembali beredar sejak tahun 2021 hingga sekarang.
“Saya hari ini menyatakan Provinsi Papua Tengah sudah siap untuk dimekarkan. Saya berharap pemekaran Provinsi Papua Tengah segera dimekarkan dan tidak lagi ditunda-tunda,” ujarnya kepada awak media di bilangan Jalan Cendrawasih, Jumat (18/2/2022).
“SDM kami di Timika saat ini sudah sangat siap, banyak adik-adik kita di Kabupaten Mimika yang sudah Sarjana,” ujarnya.
Ia meminta agar Kabupaten Mimika lah yang menjadi Ibu Kota dari Provinsi Papua Tengah.
“Kami minta agar Kabupaten Mimika menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Saya berharap tidak ada lagi yang keberatan dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Senada dengannya, Fransisco Kemo selaku tokoh pemuda di Kabupaten Mimika, juga mendukung terkait isu pemekaran Provinsi Papua Tengah yang akan turun di wilayah Meepago.
“Dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Tengah kami berharap semoga proses pemekaran cepat terselesaikan, karena kami masyarakat di Kabupaten Mimika sangat menanti agar Pemekaran Provinsi Papua Tengah dapat terlaksana,” katanya
Dibalik itu semua, Raimondus Kelanangame selaku Ketua OKIA (Organisasi Kaum Intelektual Amungsa) menyampaikan beberapa catatan penting untuk pemerintah di Kabupaten maupun Pusat, sebagaimana langkah selanjutnya dapat melindungi ataupun memproteksi hak-hak kehidupan masyarakat adat Amugme dan Kamoro.
“Khususnya di Kabupaten Mimika menyangkut perlindungan tanah, hak ulayat dan kesempatan dalam mendapat lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berjalan. Diakuinya masyarakat adat di Timika belum merasakan dengan baik.
Maka dari itu dengan penetapan Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat membawa hal baik bagi masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika. Sesuai pernyataan itu masyarakat juga meminta agar Mimika lah yang menjadi Ibu Kota.
“Sesuai aspirasi kami masyarakat adat untuk kiranya nanti penetapan Ibu Kota Propinsi Papua Tengah haruslah berada di Mimika,” imbuhnya. (SL)
