Wamena (KT) – Masyarakat Papua Wilayah Lapago yang ada di Kabupaten Jayawijaya menolak tegas rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah Papua (Peguteng).
Penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah Papua (Peguteng) dilakukan oleh Masyarakat Papua Wilayah Lapago, Minggu (6/3/2022) di depan Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya.
Aksi Demo spontan itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya beserta 2 anggota DPRD lainnya, serta Bupati Kabupaten Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH.M.Hum.
Koordinator aksi Tolak Pemekaran Provinsi Peguteng, Kaitanus Ikinia menjelaskan, pemekaran Provinsi Papua bukanlah kehendak dan keinginan msyarakat Papua khususnya yang ada di Wilayah Lapago, melainkan keinginan segelintir oknum elit politik orang Papua tanpa mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat yang ada di Papua.
Menurutnya, pemekaran merupakan strategi dan senjata ampuh untuk memusnahkan orang asli Papua, karena dengan terjadinya pemekaran, aka nada pos-pos militer TNI dan Polri, yang selama ini menjadi aktor utama pelaku tindak kekerasan terhadap orang asli Papua.
Sehingga, melalui aksi Demo Spontan, masyarakat Papua Wilayah Lapago menyapaikan beberapa tuntutan rakyat Papua Wilayah Lapago, diantaranya :
Kepada Bapak Jhon Tabo dan Briyur Wenda untuk berhenti mencari sensasi publik masyarakat Papua dan Bapak Jhon Tabo dan Briyur Wendadiminta untuk mengurus rumahtangganya sendiri baru bicara Papua besar ini.
Rakyat Papua Wilayah Lapago menolak dengan tegas rencana pertemuan pada hari Minggu di Wamena.
Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya segera membatalkan perizinan pertemuan pada hari Minggu, karena hari Minggu adalah harinya Tuhan dan seluruh umat di dunia sedang beribadah.
Para Elit Politik Papua diminta untuk membuka ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka dan jangan membatasi peserta dengan alasan Covid-19.
Elit Politik Papua diminta menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk harus melakukan pendataan berdasarkan kajian populasi SDM dan penduduk orang asli Papua dan khususnya Wilayah Lapago.
Seluruh Dedominasi Gereja yang ada di Wilayah Lapago diminta untuk harus bersuara atas kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu, karena demi kemanusiaan nasib orang asli Papua, geeja harus bersuara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH.M.Hum menjelaskan, yang datang ke Wamena merupakan anggota Komisi II DPR-RI, yang juga membidangi tentang pemekaran.
Menurut Wakil Bupati Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya hanya bertugas menjemput Kedatangan rombongan DPR-RI yang juga selaku ketua Komisi.
“Kami jemput di bandara saja, kami tidak ikut sampai kegiatan Golkar, dan hari ini adalah hari ini adalah Golkar dan ketua DPD Papua melakukan konsolidasi internal Partai di Wilayah Lapago dan ini yang disampaikan secara resmi kepada pihak keamanan maupun kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” kata Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Sehingga, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak terlibat langsung dengan kegiatan Golkar di Wamena.
Untuk itu, apa yang disampaikan secara lisan dan tertulis oleh massa aksi, dapat disampaikan kepada Pemerintah dan DPRD Jayawijaya, sehingga nantinya akan disampaikan langsung kepada DPR-RI.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Matias Tabuni menjelaskan, pada dasarnya kegiatan DPR-RI di Wamena merupakan kegiatan Partai Golkar.
“Kita juga dapat tipu, Pemerintah juga dapat tipu kita semua dapat tipu yang sangat luar biasa,” kata Ketua DPRD Jayawijaya.(NP)
