Wamena (KT) – DPRD Kabupaten Jayawijaya menaggapi aspirasi masyarakat Lapago yang melakukan aksi menolak Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah Papua (Peguteng).
Menaggapi aspirasi masyarakat Lapago di Wamena, DPRD Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta.
Rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Jayawijaya yang dikeluarkan berbunyi;
DPRD Kabupaten Jayawijaya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam aksi Demo pada hari kamis 10 Maret 2022 di halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya berjalan dengan baik dan aman.
Terkait rencana pemekaran Daerah Tonom Baru (DOB), DPRD Kabupaten Jayawijaya meminta kepada jajaran dalam lingkungan Kementerian dalam Negeri yang menangani hal tersebut agar dapat melakukan kajian yang lebih mendalam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena sampai saat ini terjadi pro dan kontra terhadap hal tersebut.
DPRD Kabupaten Jayawijaya meminta kepada Menteri dalam Negeri untuk dapat menyurati kepada Pemerintah daerah yang ada di Wilayah Lapago, diantaranya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Pemerintah Kabuppaten Mamberamo Tengah, Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pemerintah Kabupaten Yalimo, untuk dapat menerima aspirasi terkait Pro dan Kontra terkait permasalahan DOB di Wilayah masing-masing.
Meminta kepada Menteri dalam Negeri untuk dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat Wilayah Lapago sebagai terlampir.
Usai membaca rekomendasi DPRD yang mewakili di Wilayah Lapago, Yustinus Asso selaku anggota DPRD Jayawijaya menyebutkan, DPRD Jayawijaya telah menyampaikan surat yang sama kepada Bupati-Bupati yang ada di Wilayah Lapago dan juga DPRD dan Kementerian Dalam Negeri, dan suratnya sudah dikirim pada malam hari.
“Hasil Demo kemarin, malam kami sudah kerja, karena ini jeritan dan harapan masyarakat, sehingga kami berkewajiban meneruskan, tetapi semua keputusan ada di Pemerintah Pusat,” kata Yustinus.
Dirinya berharap, simpatisan dan juga DPRD Jayawijaya bersama-sama mengawal surat Rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kementerian dan juga Bupati Se-Lapago, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai.
DPRD Jayawijaya juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Lapago dan Koordinator aksi, karena aksi yang dilaksanakan kemarin, berjalan aman dan damai.(NP)
