Wamena (KT) – Pendidikan dan Kesehatan masih menjadi Program Perioritas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.M.Si menyebutkan, dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tingkat Kabupaten Jayawijaya di Gedung Ukumearek Asso Wamena, Rabu (13/4/2022), yang menjadi fokus program kegiatan perioritas pemerintah ialah Pendidikan dan Kesehatan.
“Terkait musrenbangda karena kita fokus kegiatan proritas yah pendidikan, kesehatan,” ungkap Bupati Kabupaten Jayawijaya, usai membuka kegiatan Musrenbangda tingkat Kabupaten Jayawijaya.
Menurut Bupati Kabupaten Jayawijaya, kegiatan Musrenbangda sangat penting, sehingga untuk setiap program dan pelaksanaan yang akan dikerjakan kedepan akan dibahas dan dilihat dalam pelaksanaan Musrenbangda selama tiga hari berjalan.
Setelah pelaksanaan Musrenbangda selama tiga hari berjalan, akan dilakukan pertemuan dengan duduk bersama tim anggaran, guna melihat kembali kegiatan-kegiatan perioritas lainnya.
Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan melihat dengan baik dalam melaksankan program kegiatan sesuai usulan perioritas, karena dalam penggunaan anggaran Otsus harus sudah ditekankan harus jelas.
“Kita tidak bisa gunakan sembarang jadi kita akan liat baik sehingga untuk otsus kita akan liat baik sesuai penggunaanya,” kata Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Setelah melaksanakan Musrenbangda di tingkat Kabupaten Jayawijaya, maka pada tanggal 19 April akan dilaksankan Musrembang tingkat Provinsi di Jayapura, sehingga apa yang menjadi program perioritas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, akan diusulkan pada Musrembang tingkat Provinsi, dengan menyesuaikan pada APBD Kabupaten Jayawijaya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menjelaskan, terkait pengusulan pelaksanaan Program diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Jayawjaya, sehingga apa yang diperioritaskan dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan
“Jadi SKPD harus berperan sesuai fungsi masing-masing bisa menyusun lalu menentukan skala proritas, dan kalau ada 10 proritas dan dari 10 itu yang prioritasnya 5 itu yang betul-betul gols supaya berdampak pada pengeleloaan keuangan dan juga proses pembangunan itu sendiri” ungkap Kepala Bappeda Provinsi Papua,” kata Kepala Bappeda Provinsi Papua.
Menurut Kepala Bappeda Provinsi, setiap Program Kerja yang dibiayai oleh provinsi boleh disampikan oleh SKPD ditingkat Kabupaten, namun harus disampaikan juga adanya tambahan dari Pusat, sehingga apa yang mejadi kewajiban pusat akan diteruskan oleh Provinsi dan nantinya akan dibahas dalam Musrembang Nasional, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan di Jayawijaya.
“Misalnya pembangunan jalan dan itu merupakan kewajiban nasional misalnya jalan nasional atau antar Kabupaten ataupun pengerjaan jembatan skalah besar,” ungkap Kepala Bappeda Provinsi Papua.(NP)
