Wamena (KT) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Jhony Banua Rouw meminta kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan proteksi menyeluruh kepada Orang Asli Papua (OAP) jika benar-benar ingin memaksakan Pemekaran Daerah otonomi Baru (DOB) di Wilayah Papua.
“Apapun yang akan menjadi keputusan nanti ataupun nanti pemerintah Pusat tetap menginginkan atau memaksakan melakukan pemekaran untuk Provinsi Papua, kita berharap ada banyak hal yang harus menjadi perhatian yang menjadi aspirasi masyarakat Papua bagaimana ada proteksi yang lebih kepada Orang Asli Papua,” ungkap Ketua DPRP Papua, Sabtu (7/5/2022) di Wamena.
Menurutnya, proteksi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bisa dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan dan juga ekonomi, dan itu harus mnenjadi perhatian Pemerintah Pusat.
Selain itu juga, harus menjadi perhatian pemerintah Pusat agar bisa memproteksi OAP dengan dengan membatasi orang masuk di Papua, supaya masyarakat Non Papua tidak masuk banyak ke Papua dan bisa mengambil peluang-peluang dan kesempatan usaha yang harus menjadi hak orang Papua.
“Ini yang menjadi Konsen DPRP Papua Yang harus digaris bawahi juga, kalau Pemekaran itu dipaksakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat harus memperhatikan point-point dan kekuatiran masalah-masalah yang akan muncul akibat dampak munculnya pemekaran, karena tujuan pemerintah Pusat memekarkan Provinsi Papua adalah untuk mensejahterakan Masyarakat Papua sehingga harus ada proteksi bagi masyarakat Papua,” kata Ketua DPRP Papua.
Dirinya berharap, Pemerintah Pusat dan DPRP harus mempunyai pemahaman yang sama, bahwa pemekaran ini untuk orang asli Papua, sehingga mulai dari penerimaan PNS, mengisi lowongan kerja di Eselon I, II dan III harus mejadi hak orang asli Papua.
Selain itu, kesempatan untuk mendapatkkan pendidikan di Kepolisian, TNI, Sekolah Kejuruan, di BUMN, Telkom serta sekolah kedinasan dan sekolah kejuruan lainnya harus diperioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP), serta yang paling terpenting bahwa perkembangan ekonomi dan kesejahteraan adalah milik OAP yang harus dikawal oleh DPRP serta seluruh masyarakat yang ada di Papua.(NP)
