Wamena (KT) – Persoalan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah La-pago telah menjadi Polemik di tengah masyarakat yang ada di Wilayah Pegunungan Tengah Papua wilayah adat La-Pago.
Melihat hal itu, Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua (La-Pago), Ricky Ham Pagawak mengambil satu upaya dan menyikapinya bijaksana dengan dan akan mempertemukan kedua kubu, baik Kubu kontra atau tidak setuju adanya DOB dan juga Kubu Pro atau yang menerima DOB.
Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua (La-Pago), Ricky Ham Pagawak menjelaskan, persoalan DOB di Papua khususnya di La-Pago menjadi polemik dan sedang hangat akhir-akhir ini, sehingga harus dilihat dari berbagai sisi serta kemungkinannya, terutama harus betul-betul dilihat dengan bijaksana.
“Tidak bisa asosiasi didesak, ditekan dan diperintah oleh siapapun,” ungkap Ricky Ham Pagawak, yang sering di singkat dan akrab dipanggil RHP.
Selaku Ketua Asosiasi Bupati Se-Lapago, dirinya akan mengambil langkah yang baik dengan mengajak seluruh intelektual, baik itu intelektual Pemerintah, Intelektual Gereja dan Intelektual masyarakat serta Pemuda duduk sama- juga Perempuan, untuk bisa duduk bersama-sama membahas terkait DOB di La-Pago.
“Apakah ini betul-betul kita sepakat terima, kalau terbuka dan sepakat tidak ada masalah, tapi kalau suara banyak mengatakan “kami tidak mau” ya mau tidak mau Asosiasi harus dengar karena kami ini dipilih oleh rakyat bukan kami ditunjuk,” ungkap RHP.
Tetapi, kembali lagi kepada para pemimpin atau Bupati dan Wakil Bupati di daerah masing-masing, artinya Bupati dan Wakil Bupati dipilih masyarakat, sehingga suara masyarakat harus menjadi perioritas pimpinan.
Dalam pertemuan yang akan digelar dalam waktu yang tidak terlalu lama, RHP menyebutkan, kedua kubu Pro dan Kontra akan membahas dan menyampaikan semua pertimbangan-pertimbangan dan kondisi-kondisi yang terjadi di tengah masyarakat, dan semua pembahasan harus disampaikan dan harus dihitung dengan baik tentang untung ruginya DOB bagi masyarakat di Papua dan La-Pago khususnya.
Walapun demikian, dirinya sebagai Ketua Asosiasi terpilih, akan terus melakukan tugasnya dengan membangun komunikasi dan membangun hubungan yang baik diantara masyarakat La-Lago, karena masyarakat yang ada di La-Pago merupakan salah satu suku terbesar di Papua dan memiliki jumlah masyarakat hampir 3 juga penduduk di wilayah Pegunungan Tengah, dari 9 Kabupaten.
RHP berharap, masyarakat dan Intelektual harus bijak menilai dan melihat DOB dari berbagai sisi keuntungan, sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.
“Harus diingat bahwa DOB hadir untuk siapa, manfaatnya apa, kepentinganya apa dan nanti kedepan bagaimana,” ungkap RHP.
Saat ditanya tentang posisi Asosiasi Bupati ditengah memanasnya DOB di La-Pago, RHP menyebutkan, sebagai Ketua Asosiasi, dirinya akan menempatkan diri dan berdiri ditengah-tengah dan tidak memihak kepada siapapun.
Sebagai Ketua Asosiasi Bupati La-Pago, dirinya tidak melihat dari sisi kepentingan siapapun, namun lebih kepada kepentingan suara masyarakat yang ada di La-Pago.
“Saya tidak mau ada anggapan masyarakat bahwa Asosiasi punya kepentingan dalam DOB,” ungkap RHP.
Menurutnya, sudah menjadi kewajiban dan keharusan dirinya untuk tetap menjaga keseimbangan dankeharmonisan seluruh masyarakat yang ada di Wilayah Lapago, terutama keseimbangan dan keharmonisan koordinasi diantara Pemerintah Se-Lapago.(NP)
