Wamena (KT) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wempi Wetipo memantau langsung sejumlah sarana pendukung Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Rabu (27/7/2022).
Sebelum memantau sarana pendukung Provinsi Papua Pegunungan di beberapa titik di Kota Wamena, Wamendagri bersama rombongan menggelar pertemuan dan sosialisasi bersama Bupati Se-Lapago dalam rangka persiapan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Aithousa GKI Betlehem Wamena Kabupaten Jayawijaya.
Setelah pertemuan itu, Wamendagri bersama rombongan melakukan perjalan ke Distrik Muliama guna memantau langsung Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan diakhiri dengan memantau langsung Kantor Sementara Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Jalan Trikora Wamena Kabupaten Jayawijaya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wempi Wetipo menjelaskan, APBD Mini untuk Provinsi Papua Pegunungan sudah disiapkan, namun harus ada dukungan dari Pemerintah Daerah di Kabupaten, dan hal itu telah di wujudkan para Bupati Se-Lapago dengan memberikan dana Hibah sebesar 10 Miliar untuk mendukung Provinsi Papua Pegunungan.
“Kantor ini kita ingin benahi, karena tidak mungkin saat pelantikan PJ Gubernur kantor tidak ada, sedangkan dana hibah yang diberikan, akan digunakan untuk relokasi di beberapa tempat ini,” ungkap Wempi Wetipo.
Pada proses awal jalannya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, akan ada 22 SKPD, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten, agar roda pemerintahan bisa berjalan.
Sedangkan untuk alternatif Lokasi yang sudah dilihat, Wamendagri menjelaskan, setelah kembali, Tim akan membahasnya kelayakan tempat yang nantinya digunakan untuk pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
“Jadi saya pikir dari 3 Lokasi Alternatif ini, kita akan gunakan yang mana kita akan kelirkan betul-betul sehingga proses pembangunan tidak bermasalah,” ungkap Wamendagri, Wempi Wetipo.
Sementara untuk kelengkapan ASN pada Provinsi Papua Pegunungan, Wamendagri menjelaskan, sedangkan dilakukan pendataan dan sikronisasi data dari setiap Kabupaten yang ada di Wilayah Lapago.
Sejauh ini, harapan Pemerintah Pusat dan harapan kita semua, bagaimana meletakan pijakan yang lebih kuat untuk membangun masyarakat yang dampak dari Pemekaran.
“Tadi banyak kekhususan yang diberikan, contohnya pengangkatan ASN yang usianya 48 tahun, ini keistimewaan, termasuk anggota DPR dan lainnya,” ungkap Wemendagri.
Dengan kekhususan yang diberikan, Wamendagri menyebutkan, masyarakat diharapkan menyambutnya dengan baik, sehingga kedepannya kita mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Untuk penempatan dan penambahan kursi di Legislatif, Wamendagri menjelaskan, penempatan Kursi untuk DPRP akan berjumlah 45 Kursi, sedangkan untuk Pemerintah tingkat Kabupaten, tidak ada penambahan kursi Legislatif, karena mengikuti jumlah penduduk.
“Kabupaten tetap, kalau Provinsi itu Estimasinya itu 45 itu sepertinya di luar dari jatah Otusu,” ungkap Wamendagri.
Dengan Demikian, kita mmemiliki kesempatan untuk duduk di Legislatif dalam mengawal pembangunan Infrastruktur dan mengawal masyarakat untuk mendapatkan kesejahteran yang lebih baik.(NP)
