Wamena (KT) – Warga masyarakat, baik Pemuda, Mahasiswa, Tokoh agama dan Tokoh adat serta masyarakat Distrik Welesi menyampaikan beberapa hal ditolaknya rencana pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wilayah Distrik Walesi.
Pernyataan penolakan itu disampaikan masyarakat di Distrik Walesi, kamis, (28/07/2022), di halaman Kantor Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya, dimana penolakan itu dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari unsur 4 Distrik, diantaranya Distrik Walesi, Distrik Napua, Distrik Walait, dan Distrik Pelebaga.
Salah satu Tokoh adat Distrik Welesi, Markus Lanny menyebutkan, masyarakat baik tua maupun muda yang ada di Distrik Welesi belum siap menerima Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wilayah Distrik Walesi.
Menurutnya, dirinya menolak keras adanya oknum yang mengatasnamakan warga Distrik Walesi dan menerima pembangunan itu, karena batas tanah di Wilayah Tuli sampai Elagaima yang di dalamnya mencakup Distrik Walesi merupakan kepemilikan bersama sehingga siapapun tidak bisa melepas secara sepihak.
“Tanah ini yang hak itu hak wilayah, hak kuasa, hak tanah hak pakai, empat itu harus sama-sama bicara, tidak bisa sendiri-sendiri. Kedepan kita hancur kalo kita jalan sendiri-sendiri, bukti-bukti banyak,” ungkap Markus Lanny.
Dirinya kesal, selama ini masyarakat di Distrik Walesi telah memberikan banyak kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun sampai saat ini, tidak ada penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat yang ada di Wilayah 4 Distrik terutama di Distrik Walesi.
“Sudah terlalu banyak masyarakat Walesi memberikan untuk pemerintah di Jayawijaya namun timbal balik dari pemberian itu tidak sebanding yang dirasakan masyarakat, padahal kita kasih lokasi FBLB, kita kasih PLN, pemerintah bilang orang Walesi gratis pakai PLN tapi sekarang kita bayar beli pulsa, banyak intelektual di Pemda tapi Wamendagri (Jhon Wempi Wetipo) jadi bupati dua periode tidak pernah ada perhatian apapun, banyak ASN dari walesi juga tidak ada perhatian,” ungkap Markus.
Sehingga atas dasar yang telah disampaikan, masyarakat adat dan juga semua masyarakat Distrik Walesi menolak kunjungan Wamendagri bersama rombongan termasuk rencana pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wilayah Walesi.
Hendrikus Lanny, tokoh intelektual setempat mengatakan, batas tanah wilayah Tuli hingga Elagaima dan Walesi kepemilikannya terdiri dari beberapa suku yang masuk dalam 4 Distrik yaitu Distrik Walesi, Napua , Pelebaga dan Distrik Walait dan ke-5 distrik ini tidak pernah ada kesepakatan untuk melepas.
Menurut Hendrikus, Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo beralasan bahwa sebagian lahan di Walesi khusunya tempat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) telah di beli oleh pemerintah sehingga hendak menempatkan kantor gubernur di Walesi.
“Tapi kami sebagai tapi kami intelektual di Walesi kita tolak karena keuntungan dari tempat FBLB juga tidak ada untuk masyarakat Welesi, kami masyarakat Welesi kasi ke pemerintah itu cukup banyak tapi dari pemerintah untuk lihat distrik walesi ini tidak ada” Tegas Hendrikus.
Tokoh Perempuan Distrik Walesi, Maria Lanny menyebutkan, dirinya sebagai seorang perempuan yang telah berijasahkan sarjana hingga saat ini masih terlantas dan menjalani kehidupan di dapur.
Sehingga, mewakili perempuan yang lain, dirinya menyebutkan menjelaskan, keterlibatan Perempuan perlu di perhatikan, jka berbicara soal tanah, karena di atas tanah itu ada perempuan dan laki-laki.
“Yang kedua, saya sebagai perempuan ibarat burung yang bisa terbang kesana kemari, tapi saya punya hati saya melahirkan untuk menghidupkan bukan untuk mematikan dan yang ke tiga mewakili semua perempuan yang ada saya tidak mau menangis lagi, hari Tuhan berikan kita matahari berarti besok saya siap melahirkan anak laki-laki” Tegas Mia Lanny,
Pdt. Timo Yaleget, selaku Tokoh Agama Pdt.Timo Yaleget yang adalah Gembala Jemaat di GPdI Bukit Sion Welesi, menegaskan, tokoh agama beberapa denomenasi gereja yang ada di Wilayah Tuli sampai Elagaima dan Welesai dengan tegas tolak rencana pemerintah bangun Kantor Gubernur.
Pernyataan serupa disampaikan perwakilan dari berbagi pihak dari 4 Distrik (Distrik Walesi, Napua , Pelebaga dan Distrik Walait), yang pada prinsipnya semua tokoh di Wilayah itu tidak setuju tanah adatnya dijadikan lokasi pembangunan kantor Gubernur.(NP)
