Wamena (KT) – Merasa kecewa karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga bulan Agustus 2022 belum di cairkan atau dibayarkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan Demo dan akan mogok kerja selama dua minggu.
“Kami tunggu Tim Anggaran kembali dari Jakarta, dan kasih jawaban yang pasti kapan TPP akan dibayarkan, selama dua minggu kita Mogok kerja, yang boleh bekerja Tim anggaran, sampai selesai baru kami melakukan aktivitas,” ungkap perwakilan ASN, Yesaya Heselo, Selasa (2/8/2022) di Gedung Otonom Weneule Huby Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Aksi Demo Mogok kerja yang dilakukan tidak hanya berlaku dan dilakukan oleh ASN saja, melainkan bagi seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
“Kalau Waktu dua minggu tidak ada jawaban, kami akan melanjutkan palang sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ungkap Yesaya Heselo.
Menurut Yesaya, TPP yang belum dibayarkan kepada Pegawai dari 28 SKPD, sudah memasuki Triwulan ke Tiga, dimana untuk Triwulan pertama dan Triwulan kedua belum juga dibayarkan kepada ASN.
“Idealnya itu, 3 bulan harus dibayarkan, namun pemerintah tadi sampaikan perubahan aplikasi sehingga mengalami kesulitan dalam penginputan, tetapi informasinya tumpang tindih, sehingga seluruh SKPD datang menyampaikan keluh kesah kami, intinya kami minta TPP dibayarkan, dan kantor ini dibuka kalau TPP dibayarkan,” ungkap Yesaya Heselo.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Jayawijaya, Thony Mayor Menyebutkan, aksi Demo yang dilakukan ASN merupakan bagian dari Demokrasi dalam menyalurkan pendapat, terutama mengenai hak-hak bagi ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Terkati TPP yang belum cair, Sekda menjelaskan, harus ada aturan-aturan yang harus dilalui dan syarat-syarat yang harus di penuhi.
“Salah satu kendala yang sudah disampaikan ialah jaringan Internet yang tidak memadai, terus kita punya masalah Sumberdaya yang terbatas dan ini kendala,” ungkap Sekda Jayawijaya.
Walaupun demikian, Sekda Menjelaskan, dari 14 Kriteria yang harus dipenuhi, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah berupaya memenuhi dua kriteria, sehingga proses TPP dapat dibayarkan.
Untuk tindaklanjutnya, Sekda menyebutkan, akan berkoordinasi dengan Tim dan menyampaikan kepada pimpinan, supaya langkah-langkah apa yang diambil bisa terarah, sehingga dapat menjadi keputusan bersama.(NP)
