Wamena (KT) – Penebalan Pasukan TNI dan Polri di Wilayah Provinsi Papua dan khususnya di Provinsi Papua Pegunungan (Provinsi-PP) di nilai akan menambah masalah baru.
Anggota Dewan Provinsi Papua (Provinsi-PP), Namantus Gwijangge menyebutkan, upaya Pemerintah Pusat melalui DPR-RI untuk mendorong penebalan pasukan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan merupakan kebijakan yang keliru, karena akan menambah masalah baru.
“Sudah masalah disini baru DPR-RI bahas penebalan pasukan disini, itu sudah sangat salah, kalau kebijakan begitu itu bukan membuat aman, nanti jadi masalah,” ungkap Namantus Gwijangge, Senin (27/2/2023).
Seharusnya, DPR-RI bukan bicara mengenai penebalan Pasukan, melainkan datang dan lihat kondisi yang terjadi di Papua, selanjutnya dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menggunakan kearifan lokal yang ada di Papua.
Menurut Namantus, kerusuhan yang terjadi di Wilayah Sinakma dapat di atasi cepat oleh Kodim 1702 Jayawijaya, sehingga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat melalui DPR-RI untuk mendorong penebalan pasukan di Papua merupakan kebijakan yang terlalu cepat.
“Kenapa harus penebalan, Dandim 1702 Jayawijaya sudah bisa atasi masalah, kenapa harus penebalan pasukan,” tanya Namantus.(NP)
