Wamena, (KT)– Komisi VII DPR RI megajak semua pihak baik itu Pemda Provinsi Papua pegunungan dan Pemda Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pengawasan terhadap Penyaluran BBM subsidi yang selama ini kebanyakan di jual ke industri usai dibeli di APMS.
Anggota Komisi 7 DPR RI Ina Elisabeth Kobag, ST, MM mengakui jika masalah pendistribusian BBM yang selama ini terjadi di Jayawijaya dimana kebanyakan yang mengantri di setiap APMS adalah Pengecer yang membeli BBM tersebut dengan harga subsidi untuk di jual kembali kepada masyarakat dengan harga industri
“Kalau yang dilihat waktu pelayanan di APMS juga masih menjadi masalah, kalau di daerah lain itu bisa buka sampai 12 atau 24 jam, namun di Wamena khususnya hanya sampai pukul 16.00 wit,”ungkapnya kamis (22/6/23)
Menyikapi masalah ini, fungsi pengawasan yang harus dilakukan tak bisa hanya melibatkan satu pihak saja, memang harus bersama –sama dengan pemerintah setempat, dan keamanan sehingga kami di Komisi VII DPR RI juga akan membuat kebijakan atau perubahan aturan.
“Sebelumnya disnakerindag Jayawijaya sudah menggunakan Kupon untuk melakukan pengawasan namun tetap saja antrian kendaraan itu tak bisa di hindari , sedangkan kuota BBM yang di masukan Pertamina dan BPH Migas sudah sesuai kebutuhan namun kenapa bisa masih ada pemnasalahan seperti itu di APMS ,”jelasnya.
Parahnya disaat orang masih melakukan pengantrian BBM yang di sediakan APMS itu sudah habis sehingga warga yang lain tak kebagian BBM itu, masalah seperti , semua pihak harus duduk bersama –sama untuk mengambil atau mencari jalan keluar dari masalah pengawasan BBM bersubsidi ini .
Sebelumnya Asisten I Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono MAP. Mengakui jika sesuai dengan sosialisasi dari BPH Migas ini Pemerintah Jayawijaya mengapresiasikan hal itu, sehingga yang bisa diharapkan BPH Migas dan Komisi VII DPR RI bisa melihat langsung kondisi ril di lapangan terkait dengan kondisi dimana alokasi BBM ini mengalami kekurangan .
“Untuk mekanisme pengawasan kami juga sudah sampaikan pada Pertamina, yang kemarin –kemari ada oknum –oknum yang dalam tanda kutib itu menyalagunakan atau seperti yang disampaikan mengantri untuk di jual kembali itu nanti jadi bahan evaluasi,”katanya.
Terkait dengan pengawasan BBM Subsidi ini harus dilakukan agar bisa sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan, bukan kepada oknum –oknum yang meemainkan harga BBM yang selama ini terjadi di Wamena.(AW)
