DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Gelar Sidang Paripurna Pembahasan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Gelar Sidang Paripurna Pembahasan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

Kobakma, (KT)-DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah menggelar sidang paripurna tentang pembahasan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 di salah satu hotel di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis, 14 Desember 2023.

DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Gelar Sidang Paripurna Pembahasan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

Sidang dipimpin Ketua DPRD Hengki Dani Jika didampingi Wakil Ketua I Doris Gombo dan Wakil Ketua II Leonard Doga. Hadir pula Penjabat Bupati Manogar Sirait dan pimpinan-pimpinan OPD.

Dalam sidang itu, RAPBD tahun 2024 ditargetkan sembilan ratus miliar lebih.

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah merencanakan APBD TA 2024 sebesar Rp 900 Milyar lebih kepada DPRD untuk nantinya ditetapkan dalam peraturan daerah, dengan anggaran tersebut fokus pemerintah adalah menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun depan.

PJ Bupati Mamberamo Tengah Manogar Sirait, menyatakan ada prioritas -prioritas yang akan dilakukan sesuai dengan amant undang -undang nomor 28 tahun 2022, dan peraturan pemerintah nomor 130 tahun 2022 bahwa ada disitu madatoris pending kemudian ada prioritas untuk kesehatan, pendidikan, Infrastruktur dan ekonomi masyarakat, disamping itu ada surat dari mendagri nomor 900 tertanggal 29 september penegasan surat mendagri tanggal 22 Januari 2023 daerah wajib mengalokasikan dukungan dana untuk Pemilu dan Pemilukada yang bersumber dari APBD.

“disurat tersebut daerah wajib menyiapkan 40 persen sesuai dengan nota kesepakatan bersama dengan pihak penyelenggara baik KPU, Bawaslu , TNI/Polri , untuk Kabupaten Mamteng 40 Persen itu sudah dialokasikan pada APBD Perubahan TA 2023 dan 60 persen kita alokasikan di APBD Induk TA 2024,”ungkapnya Kamis (14/12) dalam Pembukaan Sidang APBD TA 2024 di Wamena

Menurut Manogar, batas terakhir dari penetapan APBD pada 15 desember ini, namun nanti akan di sahkan dan belum melewati batas akhir yang ditetapkan mendagri, sehingga untuk realisasi 60 persen hibah daerah kepada penyelenggara pemilu pada 2 Januari 2024 akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo tengah kepada Penyelenggara Pemilu jika itu sudah sesuai dengan tahapan penyelenggaraannya.

“kepada seluruh Pimpinan OPD saya ingin sampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini menyerap anggaran yang begitu besar, dan kapasitas viskal kita yang terbatas maka kepala OPD melaksanakan tugasnya yang urusannya wajib dan penunjang, sedangkan kegiatan yang lainnya nanti direlokasikan ditahun 2025,”jelas PJ Bupati Mamteng.

Ia juga memastikan untuk tahun depan di fokuskan pada pelayanan dasar untuk semua OPDini yang perlu diketahui oleh seluruh OPD dilingkunagn Pemda Kabupaten Memaeramo Tengah, untuk total APBD TA 2024 yang direncanakan Rp 934.442.506.00 yang bersumber DAK, DAU, Otsus Papua dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara terpisah Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hengki Dani Yika menyatakan sesuai dengan materi yang diserahkan dari Tim Anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah ke DPRD dan dipelajari ada prioritas yang disampaikan oleh pemerintah dari nilai APBD TA 2024 Rp 900 milyar

“untuk DAK ini rujukannya dari Pemerintah pusat, sedangkan untuk Otsus Papua itu rujukan dari Pemerintah Provinsi sehingga memang tidak bisa diganggu lagi, sedangkan untuk DAU ada Rp 400 milyar lebih, dimana Rp 200 milyar untuk belanja langsung itu termasuk gaji dan intensif ASN, sementara untuk Rp 200 milyar berikutnya dianggarkan untuk pemilu dan Pemilukada 2024 besok,”bebernya.

Ia mengaku untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada anggaran yang dipersiapkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah itu sebesar Rp 70 Milyar lebih, sementara Rp 10 milyar itu dipersiapkan untuk melakuakan PSU, sisanya yang akan dimasukan dalam kegiatan Dewan, dan Dinas dan badan dalam ruang lingkup Pemkab Kabupaten Mamteng.

“jadi tidak banyak kegiatan yang dilakukan ditahun depan karena anggaran besar terserap untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada, sehingga OPD yang punya kegiatan dikurangi, sehingga untuk program prioritas saja yang bisa dilakukan,”Kata Hengki Yikwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *