JAYAPURA (KT) – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Daerah Papua terkait rekrutmen Bintara Polri Tahun 2024. Penandatanganan MoU ini digelar di Aula Rastra Samara Polda Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (30/5/2024).
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, dan Wakapolda Papua, Brigjen Patrige Rudolf Renwarin, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar dari kerja sama ini.
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyatakan bahwa pertemuan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Papua Tengah. “MoU ini adalah langkah penting bagi kami untuk memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan kepada anak-anak muda di Papua Tengah,” ujar Haluk. Ia menambahkan bahwa tingkat pengangguran di Papua Tengah cukup tinggi, dan pemerintah terus mencari solusi strategis dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi swasta.
Haluk menegaskan bahwa pemerintah juga berupaya meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. “Anak-anak muda di Papua belum memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia usaha secara mandiri. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk mengajak mereka memasuki dunia pemerintahan dan memberikan kesempatan mengabdikan diri melalui institusi Polri,” jelasnya.
Ia juga menyatakan apresiasinya terhadap Polri yang memberikan peluang bagi anak muda Papua Tengah untuk mengembangkan karakter yang baik dan sehat. “Saya harap penandatanganan ini berjalan lancar dan di tahun-tahun mendatang kita dapat menerima kuota tambahan, sehingga kita bersama-sama bisa menyongsong Indonesia Emas,” tambahnya.
Sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen Patrige Rudolf Renwarin, mengungkapkan bahwa jumlah anggota Polri di Polda Papua saat ini belum memenuhi kuota. Oleh karena itu, tahun ini Polri menyelenggarakan rekrutmen untuk 2.000 calon Bintara baru. “Yang berbeda dari rekrutmen kali ini adalah calon Bintara diutamakan untuk Orang Asli Papua (OAP) dan anak yang lahir di Papua. Hal ini diharapkan dapat mengurangi keinginan untuk pindah keluar dari Papua,” jelasnya.
Brigjen Patrige mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Papua Tengah dan jajarannya atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan rekrutmen ini. “Kami yakin kerja sama ini adalah langkah awal menuju penerimaan anggota Polri yang lebih transparan dan terbuka,” ujarnya. Ia juga berharap kerja sama semacam ini dapat terus dilakukan agar Papua bisa setara dengan provinsi lain di Indonesia.
Penandatanganan MoU ini tidak hanya menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam meningkatkan jumlah anggota Polri di Papua, tetapi juga menggambarkan upaya bersama dalam menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Polda Papua bertekad untuk terus berkolaborasi demi mencapai tujuan tersebut.
