Nabire (KT) – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, mengapresiasi langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua (KPw BI Papua) dan Bulog Nabire yang terlibat aktif dalam upaya menurunkan angka inflasi di Provinsi Papua Tengah.
“Dengan sinergi yang kuat antara KPw BI Papua, Bulog, dan Pemda Papua Tengah, kami berhasil menekan angka inflasi yang sebelumnya mengkhawatirkan,” ungkap Pj Gubernur Ribka Haluk pada Senin (15/7/2024).
Ribka Haluk menjelaskan bahwa audensi baru-baru ini antara KPw BI Papua, Bulog, dan Sekda Nabire telah menghasilkan langkah konkret dalam menghadapi inflasi yang mencapai 4,39% (yoy, per Juni 2024) di Papua Tengah, dengan Kota IHK Nabire mencatatkan inflasi hingga 6,21% (yoy), melebihi rata-rata nasional sebesar 2,51% (yoy, per Juni 2024).
“Pertemuan tersebut membahas berbagai hal penting, termasuk penambahan kuota tol laut untuk memperlancar distribusi bahan pokok seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat dari daerah lain,” jelasnya.
Ribka Haluk juga mengungkapkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok di Papua Tengah, khususnya di Nabire dan Mimika, yang meningkat pesat setelah pemekaran wilayah. Permintaan barang yang tinggi ini seringkali tidak diimbangi dengan stok yang memadai.
“Kami telah menginstruksikan Bulog Nabire untuk memastikan ketersediaan stok beras, terutama menghadapi tahun politik yang biasanya membutuhkan pasokan besar untuk kegiatan seremonial,” tambahnya.
Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah yang dipimpin oleh Ribka Haluk terus memantau harga dan ketersediaan barang di pasar. Mereka bekerja sama erat dengan pihak penyuplai dan pedagang untuk mencapai target penurunan inflasi yang telah ditetapkan.
“Kami berkomitmen keras untuk menurunkan angka inflasi di Papua Tengah. Kerja sama dari semua pihak sangat kami hargai dalam mencapai tujuan ini,” ujar Ribka Haluk.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman, mengungkapkan bahwa sinergi untuk mengendalikan inflasi di Papua Tengah telah dilakukan melalui berbagai kegiatan koordinasi. Salah satunya adalah penggunaan QRIS dalam program Bulog SIAGA di Pantai MAF pada Juli 2024.
“Program ini berhasil mencatatkan 149 transaksi menggunakan QRIS dan menyalurkan berbagai komoditas ke masyarakat, yang berkontribusi dalam stabilisasi harga,” jelas Faturachman dalam pernyataan dari KPw BI Papua.
Faturachman juga menyebutkan bahwa peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi pasca pemekaran Distrik Otonom Baru (DOB) di Papua Tengah telah memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan pasokan pangan dan kenaikan inflasi. Untuk mengatasi hal ini, KPw BI Papua terus menjajaki kerjasama lintas daerah dengan distributor komoditas pangan di Nabire.
“Kami sedang mengevaluasi kendala biaya angkutan laut dan kuota dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi, sebagai bagian dari strategi kami untuk mengoptimalkan penanganan inflasi di Papua Tengah,” tambahnya.
