Timika, (KT) – Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menyatakan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh orang asli Papua. Namun, kenyataannya hanya sebagian kecil orang asli Papua yang menikmati manfaat tersebut, sementara sebagian besar hanya mendengar tetapi tidak merasakannya.
“Nasib masyarakat kita, orang asli Papua, tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah. Pada kenyataan yang terjadi saat ini, masyarakat kita masih menanam singkong dan untuk mendapatkan hasilnya butuh waktu lama karena harus menunggu untuk tumbuh,” ujar John Wempi Wetipo saat menggelar pertemuan dengan ketua Gereja Kristen Injili Indonesia dan jajarannya selama kunjungan tiga hari di Timika, Papua Tengah.
Kurangnya Tokoh Penghubung
Wempi menyoroti bahwa kondisi ini terjadi akibat Papua sedang kehilangan tokoh yang bisa menjembatani antara orang asli Papua dengan pemerintah pusat. “Kita sekarang kehilangan tokoh yang bisa menjembatani kita, orang Papua, apalagi sekarang ini Papua sudah menjadi beberapa provinsi,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri tersebut.
Evaluasi Dana Otsus
Lebih lanjut, Wempi mengatakan bahwa dirinya ke Papua untuk membantu pekerjaan Menteri Dalam Negeri guna melihat berbagai persoalan yang ada di Papua. “Kalau kita evaluasi, dana Otsus saat ini tidak tepat karena saat ini belum ada kantor gubernur dan fasilitas lainnya sebab saat ini anggarannya pun baru diusulkan,” kata Wempi yang kerap dipanggil JWW itu.
Ia juga memaparkan bahwa saat ini orang asli Papua mendapatkan banyak kekhususan untuk menjadi ASN, di mana orang asli Papua bisa melamar ASN sampai usia 50 tahun. “Hari ini, orang Papua bisa jadi PNS PP 106 PP 107 tahun 2021 tentang kewenangan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua bahwa orang Papua bisa jadi PNS sampai dengan usia 50 tahun,” ungkapnya.
Keistimewaan untuk Orang Asli Papua
Wempi menegaskan bahwa ini adalah bukti orang asli Papua diberikan keistimewaan. “Artinya, kita orang asli Papua diberikan kewenangan khusus berkaitan dengan pengangkatan CPNS terkait batas usia,” terangnya.
Sorotan Terhadap APBD Mimika
Wempi juga menyinggung tentang APBD Mimika yang cukup besar, tetapi pembangunan di Mimika terkesan lamban. “Kalau kita lihat APBD Mimika tahun ini 7.5 triliun itu merupakan nilai yang cukup besar, tetapi daerahnya belum maju dan angka kemiskinannya masih tinggi. Seyogyanya anggaran yang ada harus benar-benar digunakan sesuai dan tepat sasaran sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera,” tandasnya.
Dukungan Terhadap Perubahan UU Otsus
John Wempi Wetipo menegaskan bahwa ia sangat mendukung upaya Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengubah UU Otsus. “Kalau bisa, calon bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua,” tukasnya.
Dukungan untuk Maximus Tipagau
Selain itu, Wempi juga mendukung Maximus Tipagau maju sebagai Bupati Mimika untuk perubahan yang lebih baik. “Saya mendorong Maximus Tipagau maju jadi calon bupati, untuk melayani masyarakat Mimika,” jelasnya.
Dengan dukungan dan kebijakan yang tepat, Wempi berharap bahwa seluruh orang asli Papua dapat merasakan manfaat dari dana Otsus dan perubahan signifikan dapat terwujud di tanah Papua.
