Timika, (KT) – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada November 2024, kontraktor Papua di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah berharap agar PT Freeport Indonesia (FI) segera memenuhi tuntutan yang diajukan sejak bulan lalu.
Harapan ini disampaikan oleh Yance Sani, Ketua Koordinator Aksi Supplier Tujuh Suku di Kabupaten Mimika, didampingi sejumlah tokoh seperti Geradus Wamang, Roni Wamang, dan tokoh muda lainnya. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin, 5 Agustus 2024, Yance menegaskan bahwa aksi mereka belum selesai, meskipun telah ada satu poin tuntutan yang dijawab oleh Freeport.
“Sebagaimana saya sampaikan dalam video sebelumnya yang beredar di media sosial, aksi kami belum selesai karena ada dua dari tiga tuntutan kami yang belum direspon secara serius oleh PT Freeport Indonesia. Meskipun satu poin sudah dijawab, dua poin lainnya masih belum mendapatkan jawaban,” ungkap Yance dalam siaran persnya.
Yance menekankan bahwa aksi ini belum rampung karena dua tuntutan dari tiga tuntutan yang disampaikan kepada PT Freeport Indonesia belum direspon. Sementara itu, pilkada Kabupaten Mimika sedang dalam proses tahapan, dan pihaknya tetap mendukung agar pelaksanaan pemilihan berjalan aman dan lancar.
“Kami menyadari bahwa ada pesta politik yang akan segera dilaksanakan, dan kami tidak ingin mengganggu proses tersebut. Kami mendukung pilkada karena ini demi kepentingan bersama, kepentingan negara, dan rakyat,” tegas Yance.
Sebagai warga negara yang baik, Yance menegaskan pentingnya mendukung pelaksanaan pilkada untuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Mimika, penghasil tembaga dan emas terbesar di Papua.
“Kami berharap tidak ada gangguan selama pilkada berlangsung akibat aksi kami. Kami meminta kepada pihak keamanan, mulai dari Polda hingga Polres, serta kepada Gubernur dan Bupati, serta PT Freeport Indonesia, untuk segera menanggapi dua tuntutan kami yang belum terjawab,” ujar Yance.
Yance juga menambahkan, “Kami tidak ingin tuntutan ini berlarut-larut atau disembunyikan. Kami masih ada dan akan terus menyuarakan tuntutan ini, meskipun kami menjamin tidak akan mengganggu jalannya pilkada. Kami sangat berharap PT Freeport Indonesia segera memberikan respons terhadap dua tuntutan kami.”
Dua tuntutan yang masih belum dijawab oleh PT Freeport Indonesia adalah: pertama, pengembalian PO (Purchasing Order) yang telah dikurangi, dihilangkan, atau dialihkan, termasuk PO Outstanding; kedua, penyediaan vendor khusus untuk orang Papua, agar orang Papua dapat menampung barang dan mengembangkan diri melalui vendor tersebut, tanpa harus bergantung pada vendor dari luar.
“Ini adalah tuntutan serius dari kami, orang Papua, khususnya yang ada di Kabupaten Mimika. Kami berharap tuntutan ini bisa segera direspon sebelum pilkada dilaksanakan,” tegas Yance.
Yance juga meminta dukungan dari pihak keamanan (Polri dan TNI) serta pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten untuk mendorong dan memediasi agar tuntutan ini segera terwujud, dengan harapan pengusaha asli Papua dapat mendapatkan kembali haknya sebagai pemasok dan diberdayakan untuk memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika.
“Kami memohon itikad baik dari PT Freeport Indonesia dan juga meminta dukungan dari pihak keamanan serta pihak terkait lainnya untuk membantu kami dalam menyelesaikan dua tuntutan ini. Kami belum selesai, tetapi kami menjamin keamanan selama pesta politik. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai ketua koordinator aksi,” pungkas Yance dengan tegas.
