JAYAPURA, (KT)- Cuplikan video ketegangan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Balikpapan dan pihak Pertamina tengah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.
Dalam video berdurasi lima menit tersebut, terlihat adu mulut antara sejumlah anggota dewan dan perwakilan Pertamina, khususnya saudara Edy Putra, seorang pejabat humas asal Papua yang kini bertugas di Kota Minyak, Sorong.
Sebagai pejabat Humas Pertamina, saudara Edy berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik, terutama mengenai persoalan kelangkaan BBM yang tengah meresahkan masyarakat Balikpapan. Namun dalam forum tersebut, ia justru tidak mendapat ruang yang layak untuk menyampaikan klarifikasi.
Senator asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menilai bahwa RDP yang semestinya menjadi wadah mencari solusi atas masalah publik malah berubah menjadi arena yang tidak proporsional dan berpotensi mencederai martabat seseorang.
“Saudara Edy tidak diberi kesempatan bicara. Ia justru diinterupsi, diprotes, bahkan diteriaki dalam forum yang seharusnya terhormat. Ini bukan lagi bentuk pengawasan yang sehat, tapi sudah mengarah pada intimidasi dan pembunuhan karakter,” tegas Agustinus.
Ia menambahkan bahwa RDP bukan tempat untuk mengadili tanpa memberi ruang pembelaan. Perlakuan terhadap Edy menurutnya mencerminkan kaburnya batas antara sikap tegas dan tindakan kasar.
“Kami tidak membela berdasarkan asal suku, tetapi berdasarkan prinsip profesionalisme dan martabat. Ketegasan itu penting, tetapi tetap harus dalam koridor etika,” lanjutnya.
Atas peristiwa tersebut, Senator Agustinus mendesak DPRD Balikpapan untuk menggelar ulang forum serupa secara lebih elegan, terbuka, dan berimbang, demi mendapatkan kejelasan mengenai persoalan BBM tanpa menjatuhkan harga diri pihak manapun.
“Kami berharap catatan ini sampai ke meja pimpinan dan seluruh anggota DPRD Balikpapan. Aspirasi rakyat harus disampaikan secara bermartabat, bukan dengan intimidasi,” tutupnya.
