Wamena, (KT)— Ribuan warga dari 40 distrik dan 328 kampung di Kabupaten Jayawijaya berkumpul di halaman Kantor Bupati pada Rabu, 10 September 2025. Mereka menggelar aksi damai untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung.
Aksi ini juga menjadi bentuk penolakan terhadap kekerasan dan gangguan pelayanan publik yang sempat terjadi dalam demonstrasi sebelumnya.
Aksi yang dikoordinasi oleh tokoh masyarakat Benyamin Siep ini menyuarakan dukungan penuh kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya. Massa menilai bahwa pergantian kepemimpinan kampung melalui Surat Keputusan (SK) Plt adalah langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. “Jabatan Kepala Kampung bukan warisan turun-temurun, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional,” tegas Benyamin dalam orasinya.
Aksi damai ini merupakan respons langsung terhadap kerusuhan yang terjadi pada Senin, 8 September 2025, di mana sekelompok massa melakukan tindakan anarkis saat menyampaikan aspirasi. Massa menuding ketidaknetralan aparat kepolisian sebagai pemicu kerusuhan tersebut.
Dalam orasinya, massa mendesak Kapolda Papua untuk mengevaluasi dan mencopot Kasat Intel serta Kasat Reskrim Polres Jayawijaya yang dinilai tidak netral dan membiarkan aksi anarkis terjadi.
Tuntutan Massa dan Komitmen Pemerintah
Sejumlah perwakilan distrik menyatakan siap bertindak tegas terhadap oknum yang melakukan pemalangan jalan atau menghambat jalannya roda pemerintahan. “Jika ada yang memalang kantor distrik atau kampung, kami akan tangkap dan serahkan ke pihak berwajib. Tindakan mereka jelas merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan,” ujar salah satu perwakilan.
Massa juga menyampaikan tuntutan kepada Bupati Jayawijaya agar menghadirkan lembaga audit independen seperti KPK, BPK, atau
instansi terkait, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa oleh kepala kampung yang telah digantikan.
Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran dan pelaporan keuangan yang tidak transparan oleh oknum kepala kampung sebelumnya. “Audit ini penting agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi,” tutup Benyamin.
Aksi berlangsung aman dan tertib. Pemerintah daerah menyambut baik aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
