Wamena, Papua Pegunungan — Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, mengimbau masyarakat dan mahasiswa di Jayawijaya untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai prosedur hukum. Imbauan ini disampaikan pada Rabu (10/9/2025) untuk menanggapi rencana demo lanjutan terkait penolakan pasukan TNI non-organik di wilayah tersebut.
Theo menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat harus tetap menghormati aturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat keamanan agar setiap aksi berjalan tertib dan tidak memicu konflik. “Menyampaikan aspirasi adalah hak semua warga negara, tapi harus dilakukan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat menunda aksi demo lanjutan karena aspirasi mereka sudah disampaikan secara resmi kepada DPR RI. Saat ini, proses pembahasan sedang berjalan di tingkat pusat. “Aspirasi kita sudah diterima, sekarang prosesnya sedang berjalan di pusat. Jadi, sebaiknya tidak ada aksi lanjutan dan kita menunggu keputusan resmi dari pemerintah,” jelas Theo.
Selain itu, Theo mendorong DPRD Jayawijaya untuk memfasilitasi dialog terbuka dengan perwakilan mahasiswa, tokoh adat, dan organisasi masyarakat. Tujuannya agar suara masyarakat dapat tersampaikan secara langsung. Nantinya, hasil pembahasan antara DPRD Jayawijaya dan pemerintah pusat akan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Theo menutup pernyataannya dengan pesan damai, berharap masyarakat dapat menjaga ketenangan dan menghindari provokasi. “Mari kita jaga keamanan bersama, saling menghargai, dan mengendalikan situasi,” pungkasnya. Ia berharap pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lancar dalam suasana yang kondusif.
