Menyikapi adanya kondisi gangguan keamanan dalam proses pemnbangunan Jalan dan Jembatan Trans Papua, Ketua Komisi V DPR RI bidang Infrastruktur Fary Djemy Francis menyatakan, pihaknya akan akan berkoordinasi dengan Kementrian PU PR, guna mencari jalan keluar menghadapi kendala-kendala tersebut. “Agenda Komisi V DPR RI ke Papua untuk memonitoring secara langsung kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam proses pembangunan Jalan Trans Papua, baik itu aspek keamanan maupun yang lainnya, dan jelas ini juga menjadi PR bagi Kementrian PU PR,’’tandas Fary.
Ia meminta proses pembangunan Jalan dan Jembatan Trans Papua harus tetap berjalan, agar keterisolasian dan tingkat kemahalan di Papua bisa teratasi. ‘’Konektivitas Jalan Trans Papua ini sangat prnting dalam membuka keterisolasisan Papua,’’singkatnya.
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen George Elnadus Supit saat dikonfirmasi telepon selulernya terkait permintaan keamanan dari pihak Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah XVIII, belum bersedia memberikan keterangan.
Dalam proses pembanguna Ruas Jalan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 284,30 km menghadapi beberapa tantangan diantaranya geografi lapangan yang sulit, iklim cuaca yang ekstrem, tantangan social maupun aspek hak ulayat masyarakat setempa, serta gangguan dari kelompok bersenjata. Seperti yang terjadi [pada 12 Desember 2017, sekelompok bersenjata menembaki operastor alat berat yang sedang melaksanakan pembangunan jalan. Akibatnya seorang operator alat berat tewas dan 1 anggota TNI terluka. (Bram)]]>
Diganggu Kelompok Bersenjata, Pembangunan Jalan Trans Papua Tersendat
