JAYAPURA (KT) – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan Pemerintah Provinsi Papua akan menyelesaikan hak-hak mantan karyawan PT Percetakan Rakyat Papua (PRP) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura.
“Kita akan selesaikan putusan pengadilan Rp1 miliar untuk bayar hak mantan karyawan PRP,” kata Gubernur Papua saat peresmian gedung II DPR Papua, Kamis (1/8/2019).
Penyelesaian hak para mantan karyawan PRP ini juga terkait keberadaan gedung yang nantinya akan digunakan oleh Pania Besar (PB) PON untuk menjalankan aktifitas jelang pelaksanaan PON XX Papua.
“Saya akan serahkan gedung percetakan kepada PB PON agar semua panitia bisa bekerja di gedung percetakan. Kalau selama ini kantor PB PON kita sewa, maka besok kita akan pindah dan kerja di situ,” kata Gubernur.
Sebelumnya Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura menyita aset milik perusahaan PT Percetakan Rakyat Papua (PRP), untuk membayar hak-hak para pekerja mantan karyawan PRP yang belum terbayar sebesar Rp1 Miliar lebih. Penyitaan ini sebagaimana putusan hubungan industrial Nomor : 10/Pdt.Sus/PHI/2017/PNJAP tanggal 21 Februari 2018.
Frederik Padalingan, saksi juru sita dari Pengadilan Negeri Jayapura mengatakan pengadilan telah memenangkan pihak penggugat yang menuntut haknya selama bekerja di PRP, dikarenakan telah dipecat secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa dibayarkan haknya.
Makanya hari ini kami lakukan sita eksekusi terhadap aset milik PRP,” kata Frederik.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur PT. Percetakan Rakyat Papua Yustinus Saraun mengatakan kondisi perusahaan percetakan milik pemerintah Papua memang saat ini sedang mengalami pailit karena ulah manajemen lama, sehingga menyebabkan seluruh pegawai berontak dikarenakan hak-hak mereka belum dibayar.Melihat kondisi itu, pihak PT. Irian Bhakti Mandiri (IBM) sebagai induk ingin memperbaiki, yang mana diupayakan membayar gaji para karyawan mulai dari April sampai dengan September 2016. (TA)
