JAYAPURA (KT ) – Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan semua orang yang hidup ditanah Papua harus merasa damai, khususnya Orang Asli Papua. “Orang Papua harus damai di tanahnya sendiri, kita tentukan perdamaian untuk menjaga kesatuan dari berbagai suku, budaya, dan agama dan bersatu dalam bingkai Negara kesatuan NKRI,” kata Gubernur Papua usai penandanganan deklarasi kesepakatan bersama dalam rangka menjaga Papua damai di Swisbell Hotel, Kamis (5/9/2019) malam.
Dalam pelaksanaannya Kata Gubernur, penandatangan deklarasi damai ini sebagai langkah awal kedamaian di seluruh tanah Papua, oleh karena itu mari jaga persatuan, kesatuan, sesama warga dan itu diperuntukkan untuk siapa saja.
Gubernur bahkan menyerukan, bahwasanya tidak ada perbedaan, atau tudingan siapa salah siapa benar. Dengan sejuk Gubernur menyampaikan, semua yang ada di tanah Papua adalah masyarakat Nusantara
“tidak ada yang mengaku salah atau benar dari kelompok Nusantara atau kelompok OAP, Papua mau jadi apa kalau begitu. Kita semua orang Nusantara, kita pemilik negeri Nusantara dan Papua, kita berbeda tapi Satu.” Kata Gubernur.
Soal masih banyaknya aparat yang berjaga di Jayapura,Gubernur mengatakan jika sudah damai tentu tak aka nada lagi penjagaan ekstra. “Ya kalau sudah damai tidak ada lagi yah, “ kata Gubernur.
Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menjamin dengan ditandatangani kesepakatan damai tersebut, maka secara otomatis semua masyarakat di tanah Papua akan mengikuti hal itu, apalagi yang berbicara seorang Kepala Suku Besar, yakni Gubernur Papua
“Kita harus berpegang pada posisi itu. Bagi kami di Papua ketika tokoh sudah hadir, termasuk Kepala Suku Besar sudah menyatakan, maka otomatis ketika beliau sudah menyerukan, maka seluruh masyarakat di Papua khususnya OAP akan mengikuti itu,” katanya
Menurutnya, semua komponen yang ada di Papua dan khususnya masyarakat Papua dengan apa yang dibuat pada malam ini.
“Kita menjami kedepan tidak akan terulang lagi kejadian anarkis seperti 29 Agustus kemarin. Demo tidak dilarang, tapi anarkisme itu yang dilarang,” kata Ketua DPRP menambahkan peristiwa 29 Agustus menjadi catatan penting bagi semua.
“Kejadian kemarin jadi pelajaran dan carara untuk kedepan tidak ada lagi, dan hari ini kita pemimpin di Papua sudah bersepakat. Ini bagian dari harga diri kita, sehingga masyarakat yang ada di Papua, di Gunung, pelosok hingga pesisir mari kita jaga kedamaian di Papua, dan bagaimana melindungi setiap orang yang ada di tanah ini,” kata Ketua DPR Papua. (TA)
