JAYAPURA (KT)- Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora (PMT) Provinsi Papua Alberth Ali Kabiay mengusulkan agar Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge sebaiknya mengajukan secara tertulis pernyataan pengunduran diri secara resmi, sehingga tidak menjadi polemik ditengah warga dan gertakan belaka.
“Jika sudah menyatakan mundur diri dari jabatan sebagai wakil bupati, sebaiknya diikuti dengan surat resmi kepada pimpinan tertinggi, ke Gubernur atau ke Mendagri, sesuai mekanisme yang ada,” katanya di Kota Jayapura, Minggu (29/12) menanggapi situasi terkini di Kabupaten Nduga.
Menurut dia, pengunduran diri merupakan hak setiap warga negara yang memangku jabatan tertentu, apalagi dipilih oleh rakyat dan digaji oleh negara, sehingga akan nampak elok dan elegan jika seorang pejabat bisa melakukan hal itu dengan tertib administrasi.
“Maksudnya, yah itu tadi, disertai dengan surat resmi mundur. Agar Pemerintah Pusat bisa mengetahui secara pasti, juga oleh partai pengusung, DPRD Nduga dan Bupati Nduga sendiri bisa mengetahui dengan resmi, jangan hanya karena emosi sesaat lalu nyatakan mundur tetapi masih menerima hak (gaji,red) dari pemerintah,” katanya.
Sebab, kata dia, hal itu hanya membuat kebohongan publik ditengah warga Nduga dan Papua karena menggunakan momentum peristiwa penembakan supir truk, padahal setahun sebelumnya warga sipil di Lapter Kenyam diserang dan ditembak mati oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau TPN/OPM, juga menyebabkan seorang anak kecil mukanya cacatnya karena ditebas benda tajam, hal ini tidak ada sikap yang tegas.
Lalu, guru disiksa dan diperkosa di Nduga dan para karyawan PT Istaka Karya yang merupakan pekerja jalan transPapua dibantai pada 2 Desember 2018, sehingga menjadi duka bagi semua pihak tetapi tidak mendapatkan perlakukan yang sama, tidak ada kata bela sungkawa atau pernyataan minta dibumi hanguskan KKSB atau TPN/OPM.
“Tetapi kemudian, meminta pemerintah pusat menarik pasukan TNI dan Polri yang sedang melaksanakan penegakkan hukum. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah pejabat di Nduga melindungi KKSB atau TPN/OPM,…atau mungkin juga bagian dari kaki tangan, atau konspirasi karena pembangunan tidak berjalan,” katanya.
Berkaitan dengan pembangunan, Ali menilai bahwa pendekatan keamanan masih sangat penting untuk menunjang stabilitas ekonomi dan investasi di Papua.
“Karena tanpa keamanan yang baik, masyarakat tidak dapat berkatifitas dengan baik, stabilitas disemua bidang, seperti pendidikan dan kesehatan juga tidak berjalan dengan baik, akhirnya pertumbuhan SDM di Papua terhambat,” katanya.
Jika SDM sudah terhambat, secara otomatis indeks pembangunan di Papua tidak bisa berjalan dengan baik. Apalagi jika dikaitkan dengan situasi kekinian di Kabupaten Nduga, dimana wakilnya menyatakan mengundurkan diri yang sudah tentu akan berpengaruh pada situasi kenyamanan daerah.
“Sekali lagi, kalau Wakil Bupati Nduga mau mundur dari jabatannya, silakan saja itu hak beliau sebagai warga negara, namun juga jangan menggunakan rakyat sebagai alasan, agar mencari simpati publik di Papua,” katanya.
Mengenai penggunaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Papua adalah pelanggaran hukum, karena Indonesia mempunyai aturan yang ketat dalam hal kepemilikan senjata api, apa lagi kalau digunakan untuk meneror dan mebunuh rakyat sipil, TNI dan POLRI, seperti yang dilakukan oleh OPM atau TPNPB di Papua.
“Sudah sewajarnya serta sudah menjadi topuksi TNI dan Polri untuk mejamin keamanan setiap warga negara dan membasmi kelompok tersebut. Elit-elit di Papua juga harus memiliki pemahaman tentang konteks bernegara yang baik serta taat hukum, jangan terus mempolitisasi narasi mundurnya Wakil Bupati Nduga untuk mendiskreditkan institusi-institusi di Indonesia atau lembaga negara, dengan wacana HAM, dan segala macam,” katanya.(Ian)
