Wamena (KT) – Komisi V DPR-RI melakukan Reses Masa Persidangan II 2019-2020 ke Kabupaten Jayawijaya.
Tujuannya untuk melihat dan mendengar lansung sejauh mana pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang selama ini sudah dikerjakan.
Kunjungan rombongan Komisi V DPR-RI itu diketuai oleh Hj. Nurhayati. Ketua Tim Anggota Komisi V DPR-RI, Nurhayati, Senin (2/3/2020) usai pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati serta Muspida dan juga lembaga Kementerian mengungkapkan, Komisi V DPR-RI selalu melakukan kunjungan kerja dan mengenal secara langsung di daerah terkait infrastruktur yang ada di daerah, tujuannya ingin melihat langsung apa saja yang menjadi kebutuhan di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan ingin mencari solusi.
Agar apa yang dibuat di Papua menjadi merata sesuai dengan sila ke 3 Pancasila.
Diakuinya memang masih ada kerusakan pasca kerusuhan 23 September, sehingga perlu ada perbaikan yang menyeluruh untuk meningkatkan Infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Diakuinya, dirinya bersama rombongan Komisi V DPR-RI juga telah menyempatkan diri untuk melihat progress pembangunan Pasar Wouma yang ada di Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya.
“Kami sudah melihat pasar sudah terbangun dan juga ada rumah 20 unit sudah terbangun sisanya nanti tahun 2020 akan dibangun juga jadi kami mengharapkan pemerintah pusat segera menyerah terimakan pasar Wouma kepada pemerintah daerah agar bisa digunakan,” ungkap Hj. Nurhayati.
Terkait Perumahan layak huni bagi masyarakat Jayawijaya, Hj. Nurhayati mengakui, Komisi V DPR-RI akan mendorong ke Pemerintah Pusat untuk melihat perumahan yang tidak layak huni menjadi layak huni, selain itu juga Komisi V DPR-RI akan mendorong agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang ada di Jayawijaya.
Dalam pertemuan itu, Komisi V DPR-RI juga mempertanyakan terkait pekerjaan jalan Trans Jayapura-Wamena yang saat ini ada pada tahapan pekerjaan dan penyelesaian pengaspalan.
Selain itu, Komisi V DPR-RI juga mempertanyakan terkait perpanjangan Lapangan Pacu Bandar Udara Wamena.
Hj. Nurhayati mengakui, Jayawijaya merupakan salah satu daerah yang harus menjadi perhatian pemerintah Pusat baik dari sisi pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Jayawijaya dapat berkembangan jauh dan membuat perekonomian meningkat.
Dari hasil diskusi itu, Hj. Nurhayati mengakui akan menjadi perioritas utama dari usulan yang sudah di terima oleh Komisi V DPR-RI, dan untuk tindak lanjutnya, Komisi V akan mendorong hal ini pada Pemerintah Pusat untuk dijadikan perioritas utama.
Kata Hj. Nurhayati, realisasi pekerjaan Infrastruktur seperti Jalan Trans Jayapura – Wamena akan selesai pada Tahun 2023, Bendungan akan direalisasi pada tahun 2021 dan Run Way Bandar Udara Wamena akan dimulai ditahun 2021 serta pengadaan Bis akan diberikan serta pembangunan rusuhnawa, juga serta beberapa kegiatan yang sedang dilaksankan.
Hj. Nurhayati meminta agar kementerian terkait segera menindaklanjuti pengadaan air bersih melalui PDAM agar masyarakat di Wamena dapat menikmati air bersih.
“Jadi memang tadi semua selesai ditahun 2021 dan mereka sudah membangun yang baru pastinya akan dinikmati masyarakat,” ungkap Hj. Nurhayati.
Terkait pembangunan Kantor Bupati yang terbakar, Hj. Nurhayati mengakui bahwa Komisi V akan mendorong hal itu, asalkan semua dana pembangunannya diserahkan kepada kementerian PUPR.
“Kita coba masukan di RKP 2021, karena RKP 2020 sudah ada,” kata Hj. Nurhayati.
Menurutnya, setelah melakukan Reses, Komisi V akan melakukan rapat kerja bersama kementerian terkait, karena dari kunjungan ke Jayawijaya, beberapa point telah menjadi catatan Komisi V DPR-RI.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.M.Si mengakui, pertemuan dengan komisi V DPR-RI adalah pertemuan yang sangat berarti dan sangat baik bagi pemerintah Jayawijaya.
Menurut Bupati, untuk pembangunan Kantot Bupati, Bapak Presiden sudah janjikan untuk pekerjaannya akan dilakukan oleh kementerian PUPR, namun sampai dengan bulan Maret 2020 tidak ada tanda tanda awal rencana pembangunan.
Sehinga, Pemerintah Jayawijaya telah memasukannya dalam APBD Kabupaten Jayawijaya yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan.
“Tadi saya koordinasi bagaimana kita sering kami punya APBD dan pusat punya Dana APBN, tapi tadi saran dari komisi V semua diserahkan kepada Kementeruan PUPR, biar mereka yang membangun sesuai petunjuk bapa Presiden,” ungkap Bupati Banua.
Diakuinya, proposal pembangunan sudah sdierahkan langsung, dengan harapan kegiatannya bisa direalisasi.
“Tadi sempat disampaikan oleh Pak Sagrim, mereka terkendala dengan bangkai puing kebakaran. Saya pikir PUPR tidak pernah koordinasi, baru disampaikan dalam Forum dan kami pemerintah daerah dalam waktu dekat akan mencari tempat untuk pindahkan puing-puing pasca kerusuhan lalu,” ungkap Bupati Banua.
Terkait realisasi pembangunan Ruko dan perumahan, Bupati Banua menjelaskan, ada yang baru selesai di tahun 2020 sedangkan untuk Perumahan yang sudah selesai 20 unit di 2019.
Selaku Pemerintah Jayawijaya, Bupati menyampaikan terimakasih kepada kementerian PUPR, dimana semua tahapan permbanugunan sudah jalan, baik itu pembangunan ulang 400-an ruko maupun dengan pembangunan 190-an rumah layak Huni.(NP)
