JAYAPURA (KT) – Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir menyarankan pemerintah daerah yang ada di Papua untuk menggunakan data Polri, sebagai salah satu acuan untuk penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Pandemik Covid-19 di Provinsi Papua.
Ia mengatakan Kapolri telah memerintahkan 500 Polres di Indonesia untuk lakukan pendataan data masyarakat. Sehingga ini perlu disikapi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat bekerjasama dengan Polri (Polda Papua, red) untuk selamatkan rakyat Indonesia di Papua, yang terdampak langsung oleh kebijakan pembatasan daerah akibat Pandemik Covid-19.
“Kami akan mendorong ini, agar semua rakyat Indonesia di Papua tidak mati kelaparan, kalau mungkin ASN, TNI/Polri, Pegawai BUMN itu ada gajinya, tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki pengasilan tetap, mereka ini butuh uang, butuh makan,” kata Boy Dawir kepada Kawat Timur, via selular, kemarin.
Saran Boy Dawir ini, bukan tanpa alasan. Menurutnya, data bantuan yang saat ini diberikan kepada masyarakat lebih kepada data politik, bukan data Riil.
Ia mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini, tidak hanya berlaku di satu wilayah, tapi ini ini merupakan wabah yang terjadi di seluruh Dunia. Salah satu contoh di Kota Jayapura, ada masyarakat yang mengeluh belum dapatkan bantuan, karena harus ada KTP juga KK. Padahal ada banyak warga di Kota Jayapura yang terbentur masalah kepengurusan Indentitas lantaran ketiadaan blangko dari dinas setempat.
“ Ingat , pandemik ini masalah negara, jadi bantuan itu jangan memilih apalagi mengacu pada data politik saja. Jika KTP dan KK menjadi satu keharusan untuk mendapatkan bantuan, saya pikir untuk situasi saat ini, perlu ada kebijakan, sebab ini wabah yang melanda dunia, bukan hanya Papua atau khusus Kota Jayapura saja,” kata Boy Dawir.
Selanjutnya, terkait dengan warga pendatang yang saat ini terjebak di Kota Jayapura dan tidak dapat kembali ke daerah asal lantaran adanya pembatasan akses transportasi keluar masuk Papua.
“ ini banyak orang yang terjebak, demikian juga sebaliknya ada orang Papua yang terjebak di luar Papua,” katanya.
Boy Dawir mencontohkan kebijakan Walikota Surabaya, yang sudah melakukan pendatang terhadap pendatang di wilayah Pemerintahannya, yang saat ini terjebak dan tidak bisa keluar Kota Surabaya lantaran kondisi pembatasan akses wilayah akibat pendemik Covid-19.
“ada sekitar 780 ribu masyarakat yang terjebak di Kota Surabaya, itu di urus semua, dan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah setempat,” katanya.
Kata Boy Dawir, pandemic Covid-19 merupakan masalah negera, sehingga jika pamerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, tidak ada salahnya melakukan kolaborasi data dengan pemerintah Provinsi.
“Kan disini Ibu Kota Papua, ada provinsi, ada juga perwakilan kementrian dan Lembaga disini, saya pikir mari kita kolaborasi data,” kata Boy Dawir.
Sebagai Wakil Rakyat, Boy Dawir ingin semua masyarakat di Papua mendapatkan bantuan pemerintah. Sehingga DPR Papua akan terus mendorong kebijakan anggaran untuk bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu. Kata Boy Dawir, jika daerah kekurangan anggaran, mari bersama saling membantu.
“Contoh kota Jayapura, Pemda siapnya berapa untuk bantu bahan makanan kepada warga Kota Jayapura, kekurangannya mari kita bicarakan, mari kita berbagi, dan ini segera, apalagi pembatan akses transportasi secara nasional berlaku hingga akhir Mei, tentu dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat,” jelasnya. (TA)
