Wamena (KT) – Saat seluruh dunia mengalami masa sulit karena Virus Covid-19, Papua justru lebih sulit lagi, karena sejak lama Papua mengalami Pandemik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Dominikus Sorabut, usai pelaksanaan kegiatan Hari Internasional Bangsa Pribumi Se-Dunia, Senin (10/8/2020) yang dilaksakan di Kantor Dewan Adat Hubula Wamena.
“Dua Materi yang pertama kita sudah mengalami Civid-19 secara internasional, tapi di papua sudah sejak lama sedang mengalami pandemik pelanggaran HAM,” kata Dominikus Sorabut.
Menurut Ketua DAP, momentum Hari Internasional Bangsa Pribumi Se-Dunia menjadi kolaborasi materi, terhadap ancaman ketahanan masyarakat adat yang mengalami covid-19, tetapi juga kita di papua telah menghadapi endemic pelanggaran HAM yang begitu luar biasa.
Selain itu juga, melalui monet Hari Internasional Bangsa Pribumi Se-Dunia, teman – teman sudah sepakat untuk menolak Otsus Jilid II yang ditawarkan oleh Pemerintah.
“Kami tidak lakukan demo namun demo yang martabat, beribawah terus dengan menghargai hukum-hukum formal dan kami lakukan dalam mengisi petisi. Jadi momentum ini membuka dan meluncurkan penandatanganan petisi ini, hal ini bentuk dari konsultasi pablik sehingga apa yang menjadi amandemen oleh pemerintah Pusat itu tidak melihat kebutuhan rakyat dimana yang sesunggunya harus dilakukan evaluasi otsus,” kata Domi.
Menurutnya, otsus tahap pertama levelnya Les Spesial semi Negara bukan otonomi khusus tetapi dipaksa untuk menjadi otonomi khusus, dan hal itu tidak sama seperti Tiongkok, dimana Tiongkok sudah lesspesial, karena memiliki mata uang sendiri, macam palestina dan Kanaki semua sudah punya mata uang sendiri dan mereduksi turun menjadi otonomi khusus dan turun sampai amandemen sudah sampai ke 11.
“Itu sama dengan undang – undang yang lain tidak bergigit lalu sekarang kewalahan hampir 92 triliun uang otonomi khusus yang terpakai, padahal Otonomi khusus untuk masyarakat adat bukan bupati dan gubernur atau lainnya namun untuk masyarakat adat titik,” kata Domi.
Selama ini, otonomi khusus ditawarkan untuk meredam aspirasi papua merdeka, tetapi konteks hari ini aspirasi papua meredeka menjadi sebuah trend isus internasional.
Kalau bicara keberhasilan Otsus, Otsus sudah Gagal, karena kita bicara dengan afirmasi eksen misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan infrastruktur itu soal lain namun esensinya itu.
Konteks yang lainnya adalah, rakyat papua hari ini sudah mendesak untuk menentukan nasib sendiri.
Ketua DAP dalam kesempatan itu berbicara kepada masyarakat agar dapat menjaga ketahanan makan dan minum pada lingkaran masyarakat adat, selain itu Domi berharap agar masyarakat Adat tidak harus meminta-minta kepada pemerintah, namun harus berusaha untuk mengelola lahan perkebunan yang masih kosong.
“Karena produksi beraskan itu ada di Tailand dan Vietnam dan lalu di local ini ada di Surbaya,Makasar dan Merauke tapikan semua di isolasikan dan kalau beras sudah habis kita mau kemana,” kata Domi.
Untuk itu pemerintah punya kewajiban untuk mengajak masyarakat adat untuk harus berkebun, kalau dipesisir mereka biasa melaut sehingga pemerintah harus bisa membatasi batasi bahwa itu Nelayan milik tradisional.
“Saya berharap pemerintah terlebih di papua harus memperhatiakan pendidik lebih khusus di kampung-kampung selama pandemic covid-19 ini, di kampung sekarang menjadi kewalahan guru-guru rata-rata tidak ada di tmabah lagi jaringan tidak ada,” kata Domi.
Untuk itu pemerintah harus membuka akses jaringan sama seperti di kota bisah akases layanan internet agar mempermudah siswa-siswi untuk belajar melalui program daring.
Soal yang lain juga, pemerintah Jayawijaya sudah mengambil langka-langkah pencegahan Covid-19, namun pendidikan harus diperhatikan entah metode seperti apa tetapi jelih melihatnya.(NP)
