TIMIKA (KT) – Ratusan masyarakat dari tiga desa, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop melakukan aksi demo di kantor pusat pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Jalan Cenderawasih SP III, Kamis (27/8/2020). Mereka meminta Mendagri untuk menurunkan jabatan atau non job Bupati Mimika, Eltnius Omaleng alias dipecat.
Sebelum menyampaikan aspirasi tersebut ke kantor Puspem, sejak pukul 07.00 WIT, ratusan massa berkumpul di lapangan Timika Indah dan dikoordinir oleh pengurus Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS Tsingwarop) yang diketuai Yafet M. Beanal, serta para tokoh adat dari tiga desa termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tsingwarop yang diketuai Jaya Abugau.
Dalam orasinya, Menurut Sekertaris II FPHS Tsingwarop, Elfinus Omaleng Jangkup, Eltinus Omaleng sudah melakukan penggelapan dana Wartsing yang sudah diberikan oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI).
Tak hanya itu, terkait saham di PTFI sebesar 7 persen yang menurut mereka 4 persen diperuntukkan Negara kepada pemilik hak ulayat sekitar gunung Nemangkawi di Tembagapura tak pernah didapatkan.
“Negara sudah putuskan bahwa FPHS mendapatkan bagiannya dan itu melalui surat dari Mendagri akan tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan. Hak yang diberikan oleh PTFI tersebut tidak pernah sampai kepada masyarakat pemilik hak ulayat tetapi dinikmati oleh seorang Bupati Mimika,” kata Elfinus di lapangan Timika Indah.
Ia mengatakan, terdapat empat buah surat yang dikeluarkan oleh Presiden RI untuk penataan wilayah, akan tetapi hal itu tidak dilaksanakan oleh Eltinus Omaleng.
“Hari ini juga kita menuntut agar Eltinus Omaleng harus dicopot dari jabatannya karena tidak memperhatikan kita sebagai masyarakat. Hal itu terlihat dari dana yang hingga saat ini tidak sampai ditangan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, sekitar pukul 10.20 WIT, ratusan masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik hak sulung itu bergerak dari lapangan Timika Indah menuju ke pusat pemerintahan kantor WIT dengan pengawalan ketat aparat TNI-Polri guna mencegah adanya eskalasi yang mengarah pada gangguan Kamtibmas.
Setibanya disana, sekitar pukul 11:20 WIT, massa langsung menggelar tarian Waita berkeliling lapangan kantor Bupati Mimika. Mereka pun melakukan orasi yang sama yakni meminta Eltinus Omaleng dipecat dari jabatannya.
Mereka mengklaim Bupati tidak sanggup mensejahterakan rakyatnya, melupakan keadilan dan hak-hak masyarakat adat, dan tidak mampu memberikan jaminan keamanan kepada warga di Wa Banti sehingga sampai saat ini warga Tembagapura masih berada di Timika.
Ketua FPHS Yafet Manga Beanal mengatakan, aksi demo meminta Bupati Mimika dipecat lantaran menurut mereka, Eltinus Omaleng sudah tidak layak memimpin Mimika.
Dimana, masyarakat sangat tertindas sehingga banyak yang lari ke hutan dan menjadi separatis. Menurutnya, banyaknya masyarakat yang meninggal bukan karena kesalahan pihak keamanan, tetapi Pemerintah dalam hal ini Bupati tidak berjuang untuk kesejahteraan masyarakat.
Eltinus dianggap telah melupakan warganya khusus tiga kampung pemilik hak sulung pemilik hak ulayat yang kawasannya digunakan sebagai area tambang Freeport.
“Kami melihat bahwa Eltinus Omaleng tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini maka dari itu sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai Bupati Mimika,” ujarnya sembari memberikan dua pilihan.
“Eltinus Omaleng harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Mimika. Jika tidak mundur maka kami akan tutup PT Freeport karena kekayaan kami sudah lama diambil,” imbuhnya.
Sayangnya, tidak ada satupun pejabat Pemerintah Kabupaten Mimika yang menerima aspirasi mereka.
Mereka kemudian membacakan aspirasi dan tidak menyerahkan kepada pihak manapun dengan alasan harus diserahkan langsung kepada Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. (SL)
