JAYAPURA (KT) – Bawaslu Papua mendorong adanya akses prioritas bagi penyelenggara Pemilu untuk sisa tahapan Pilkada 11 Kabupaten di Papua.
Hal ini, menyusul hasil evaluasi Bawaslu Papua bersama KPU terhadap fenomena penumpukan massa saat pra Pendaftaran Calon di KPU 11 Kabupaten Penyelenggara Pilkada.
“ Jadi tadi kita melakukan evaluasi terhadap pengawasan Protocol Kesehatan bakal calon khususnya saat Deklarasi, ada banyak penumpukan massa, sehingga ini menjadi bahas evaluasi agar kedepan pelaksanaan Pilkada berjalan baik tanpa menimbulkan clutser baru penyebaran Covid-19,” kata Ronald kepada wartawan, Rabu (16/09/2020).
Dalam evaluasi tersebut, kata Ronal menjelaskan, Bawaslu menyarankan kepada KPU untuk melakukan MoU dengan Satgas Covid-19, agar 3 tahapan berikutnya dalam diantisipasi.
“Jadi Penyelenggara dalam hal ini wajib menyesuaikan dengan tahapan, artinya kami juga sebagai penyelenggara mulai provinsi hingga tingkat kampung harus memastikan bahwa kami bebas Covid-19,” katanya
Sehingga, untuk memastikan hal itu dan dengan adanya kerjasama dengan Tim Satgas Covid-19, maka Penyelenggara mendapatkan akses prioritas saat tes swab ataupun prioritas saat melakukan mobilitasi dalam rangka tahapan pelaksanaan Pemilu 2020.
“Contohnya, jika ada bakal calon atau penyelenggara yang terpapar Covid-19, maka penyelenggara Pemilu juga harus melakukan tes swab (Swab Gen) dengan hasil cepat,” katanya.
Hal itu penting, kata Ronald, sehingga KPU tidak perlu menunggu waktu untuk tetap melaksakana tugasnya sebagai penyelenggara.
“Jika hasilnya kita bisa dapat dalam 1 jam, maka kami bisa lanjut bekerja, tanpa perlu menunggu 2-4 hari,” katanya.
Demikian juga terkait dengan mobilisasi, kata Ronald, perlu ada satu akses prioritas khusus bagi penyelenggara baik Provinsi maupun Daerah agar tidak perlu mengantri dengan banyak penumpang lainnya untuk mendapatkan pengesahan petugas bandara taupun pelabuhan terkait dengan hasil tes Corona.
“Kita tetap mematuhi prokes, ya mungkin ada satu kartu khusus yang diberikan Satgas terkait akses untuk mobilitas ini,”
Ronald tidak membantah jika molornya pemeriksaan kesehatan para bakal calon di RSUD Dok II juga dilatar-belakangi lambatnya hasil swab dari para bakal calon.
“Memang kita tidak bisa menutup mata kalau layanan ini untuk semua orang, sehingga memang dengan keterbasan itulah yang menyebabkan tertunda,” katanya. (TA)
